Kepala BNPT: Kita tak bisa biarkan terorisme rusak kedamaian bangsa

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius melihat adanya potensi ancaman teror di objek vital nasional lingkungan sektor energi. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.

Suhardi mengatakan masalah keamanan di negeri kita bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu dukungan semua pihak. Demikian pula dengan penanggulangan terorisme tidak bisa hanya BNPT, melainkan seluruh komponen bangsa bersama-sama menjaga negeri ini dari ancaman terorisme.

"Kita tidak bisa membiarkan aksi terorisme merusak kedamaian bangsa Indonesia, karena itu seluruh komponen bangsa wajib bekerjasama melawan segala bentuk aksi terorisme," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7).

BNPT telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM). Penandatanganan dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenaga listrikan, dan Dirjen Ebtke.

Suhardi berharap dengan kerjasama ini bisa meningkatkan pengamanan dan menjadi kesiapsiagaan dalam menanggulangi ancaman terorisme di berbagai objek vital. Dengan begitu akan lebih mempermudah BNPT dengan Kementerian ESDM untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini aktivitas terorisme.

"Sehingga bisa lebih meningkatkan sinergitas antar-lembaga dalam melaksanakan tugas," kata Suhardi.

Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan, penandatanganan yang telah dilakukan ini harus mencapai target pengamanan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masalah terorisme ini semakin mendunia dan menjadi konsen di berbagai belahan dunia.

"Dalam masalah terorisme global dan memang jadi isu di dunia kita harus terapkan perlindungan dan pengamanan yang menjadi target teroris seperti terminal, pelabuhan, dan bandara," ujarnya.

Untuk itu, mantan Kabareskrim ini menilai banyak fasilitas umum yang perlu dievaluasi sistem pengamanannya. "Kita harus mengevaluasi bandara-bandara di Indonesia apalagi bandara Internasional, apakah sekuritinya banyak, bagaimana penjagaannya karena tempat tersebut menjadi sasaran terorisme," ungkapnya.

Pria yang pernah menjadi Kadiv Humas Polri ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melanggar atau melewati dari aturan SOP (Standart Operational Procedure) yang telah diterapkan seperti di bandara.

"Objek vital tempat petugas untuk keluar masuk juga harus diawasi ketat. Jangan mentang-mentang karena menjadi pegawai dan sudah kenal lalu kasih lewat. Aturan itu semua itu harus dipatuhi, karena kalau tidak akan bisa menjadi peluang masuknya teroris," imbau Suhardi.

Deputi I BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir menjelaskan dalam kerjasama ini kedua pihak harus membuat bagaimana SOP sistem pengamanan dibangun oleh berbagai objek vital untuk mengantisipasi peluang masuknya kelompok radikal.

"Harapan kita untuk menerapkan SOP yang kita buat, tetapi sebelum menyusun kita harus datang langsung ke objek tersebut sejauh mana keamanannya seperti di bandara, terminal. Setelah itu kita baru membuat SOP pengamanan" kata Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir.

Pria yang dalam karir militernya dibesarkan di lingkungan pasukan elite, Kopasus ini menegaskan segala macam SOP pengamanan yang selama ini sudah dibuat oleh berbagai fasilitas umum, institusi atapun perusahaan harus diseragamkan sehingga tingkat keamanan menjadi maksimal.

"Kita ingin membuat standar siapa dan membuat apa pada objek tersebut, bagaimana prosedur ancaman dikeluarkan, standarisasi ini kita buatkan sehingga tingkat keamanan menjadi maksimal," tandas alumni Akmil tahun 1984 ini.