Kepada Komnas HAM, Kepala BKN Beberkan Proses Awal TWK Berimbas Pegawai KPK Dipecat

Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana rampung menjalani pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Bima mengaku menjelaskan terkait proses awal pelaksanaan TWK yang akhirnya membebastugaskan 75 pegawai KPK.

"Kami memberikan keterangan dari proses Perkom (peraturan KPK) TWK, kenapa TWK itu ada di sana sampai pelaksanaan TWK sendiri," ujar Bima di Komnas HAM, Selasa (22/6).

Namun demikian, Bima mengaku tak menjelaskan rinci perihal munculnya TWK dalam Peraturan KPK. Sebab, kewenangan itu ada pada pimpinan KPK Komjen Firli Bahuri cs. Apalagi, pelaksanaan TWK ini kolaborasi berbagai instansi seperti Dinas Psikologi TNI AS, Pusat Intelijen AD, BAIS, BNPT, hingga BIN.

"Dan dalam kaitan dengan pelaksanaan tentu BKN hanya mampu menjawab apa yang menjadi tugas dan kewenangan. Karena di dalam pelaksanaan TWK itu, ini kolaborasi dengan banyak instansi lain. Jadi, itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK," kata Bima.

Pun, Bima tak bisa menyampaikan detil pemeriksaan dirinya di Komnas HAM. Yang jelas, menurut Bima, dirinya telah menjelaskan detil setiap pertanyaan yang diajukan Komnas HAM.

"Saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," kata Bima.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berterimakasih kepada BKN lantaran bersedia meluangkan waktu dalam pemeriksaan kali ini. Menurut Anam, pihaknya sedikit mendapat kejelasan terkait TWK yang masih menjadi polemik ini.

"Komnas HAM berterima kasih sekali, BKN terbuka terhadap berbagai pertanyaan dan terbuka juga terhadap berbagai klarifikasi, termasuk hal-hal yang memang sangat penting untuk kami klarifikasi. Apa substansi dan sebagainya tak bisa kami sebutkan, tapi itu menjadi bagian untuk memperjelas semua prosesnya, secara teknis maupun dalam konteks kebijakan," kata Anam.

Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com