Kemensos Luncurkan Program Bantuan Beras Sosial bagi 10 Juta Penerima PKH

Merdeka.com - Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan beras sosial bagi 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH). Menteri sosial Juliari P. Batubara hadir menyalurkan bantuan sosial beras bagi KPM PKH di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, salah satu wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan di Indonesia. Mensos memastikan bantuan sampai kepada penerima.

"Kementerian Sosial memang baru meluncurkan program tambahan, Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi 10juta KPM PKH di bulan ini sampai dengan November nanti," jelas Juliari P. Batubara dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Bantuan Sosial beras merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam bentuk beras. Sehingga warga masyarakat yang rentan dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Juliari juga menghadiri kegiatan Bakti Sosial Operasi Cegah Tangkal Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Natuna. Bakamla membagikan bantuan Baksos di Geudng PPI, Selat Lampa, Natuna, Kepri.

Dalam kunjungannya, Juliari memastikan program-program Kementerian Sosial yang diberikan bagi warga di Kabupaten Natuna betul-betul sampai kepada penerimanya.

Usai dari Gedung PPI, Menteri Sosial melakukan pengecekan Gudang BULOG Ranai di Kabupaten Natuna untuk memastikan stok beras dan kemasan beras 15 kg yang akan diberikan kepada 1.004 KPM PKH yang ada di Kab. Natuna. Secara simbolis, Menteri Sosial bersama Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyerahkan secara simbolis BSB kepada perwakilan KPM PKH yang berdomisili dekat dengan gudang BULOG Ranai.

Juliari juga menyatakan harapannya bahwa bantuan sosial diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat terutama yang tinggal di daerah 3T.

Data untuk bantuan sosial beras ini merupakan data KPM PKH yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Sosial dan bukan merupakan data baru. Menurut Juliari, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk membantu kelancaran program bantuan sosial. Pemerintah daerah mulai dari Kabupaten/Kota turut andil bersama-sama dengan Kementerian Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menteri Sosial, Kepala Badan Keamanan Laut Laksya Aan Kurnia, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa, dan Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.