Kemenpora: Sistem Bubble Tidak Bisa Diterapkan di PON XX Papua
Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto mengatakan sistem bubble tidak bisa diterapkan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON XX) yang akan diselenggarakan di Papua. Salah satu kendalanya keterbatasan anggaran.
Gatot mengambil contoh relawan. Dia menyebut, relawan pada perhelatan olahraga kali ini lebih sedikit dibandingkan Asian Games 2018. Selain itu, relawan pada PON XX yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 oktober 2021 ini tidak mendapat akomodasi dari pemerintah.
"Nah di Papua itu kita tidak sediakan akomodasi. Mereka tinggal di tempat masing-masing. Akibatnya interaksi in off, in off dari rumah ke tempat venue seperti yang Pak Sonny bilang tadi sistem bubble tidak bisa diberlakukan," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (23/9).
"Pada saat pulang mereka berinteraksi dengan keluarga dengan masyarakat dan sebagainya. Nah tapi harus ada solusinya. Solusinya, setiap hari mereka harus dilakukan antigen dan itu ditanggung pemerintah," sambungnya.
Gatot menambahkan, pemerintah juga tidak bisa menetapkan masa karantina bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pagelaran PON XX. Aturan karantina yang dimaksud seperti yang diterapkan Paralimpik Tokyo 2020.
"Kondisi di kita kan karena ada keterbatasan anggaran dan sebagainya. Taruhlah misalnya seluruh kontingen pulang dari Papua itu harus dikarantina, misalnya 5 hari. Jangan sampai muncul dari daerah nanti APBD tidak memungkinkan," jelasnya.
Menurut Gatot, sebetulnya Kemenpora, Kemenko PMK dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ingin meniru cara Tokyo mencegah penularan Covid-19 selama Paralimpik Tokyo 2020. Baik itu mulai dari pengaturan kedatangan hingga kepulangan kontingen. Namun, kemampuan anggaran pemerintah terbatas.
"Idealnya sama seperti Tokyo tapi karena keterbatasan anggaran, kemudian jangan sampai menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak diperlukan. Nah pintar-pintarnya kami, pintar-pintarnya dengan kementerian lembaga, dengan Satgas agar ini minimal dimitigasi," tutur Gatot.
Sebelumnya, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi berharap PON XX tidak menjadi sumber penularan Covid-19. Sejumlah cara bisa dilakukan untuk memitigasi risiko penularan Covid-19.
Pertama, PON yang akan dipusatkan di Stadion Lukas Enembe Sentani Timur, Jayapura ini menerapkan sistem bubble.
"Jadi sistem bubble ini, setiap peserta baik atlet, tim ofisial, panitia dan lainnya tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar rencana aktivitas yang sudah ditentukan," jelasnya.
Dengan menerapkan sistem bubble, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan POX XX akan aman. Semua pergerakan menggunakan transportasi khusus dan tempat tujuan tim dipastikan bebas dari Covid-19.
"Jadi harapannya, dengan sistem bubble tersebut kita memitigasi, mengurangi risiko penularan karena bagaimana pun juga ini dalam masa pandemi," ujarnya.
Langkah kedua, membagi zonasi vanue POX XX menjadi 3, yakni zona 1, zona 2 dan zona 3. Pembagian zona ini untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON mematuhi protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Pada setiap zona, kata Sonny, penyelenggara PON harus menyediakan masker cadangan, tanda jaga jarak, tempat cuci tangan, toilet memadai hingga wastafel.
Hal ketiga yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko penularan Covid-19 adalah membatasi kapasitas vanue. Vanue yang berjumlah 44 harus dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu indoor dan outdoor.
Setiap vanue hanya boleh diisi maksimal 25 persen dari kapasitas baik untuk acara pembukaan, penutupan maupun pertandingan.
"Pembatasan kapasitas wajib dilakukan dengan memperhatikan jumlah keseluruhan panitia, ofisial, atlet, tim, penonton dan media yang berada dalam vanue," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah-langkah preemtif, preventif, maupun represif akan dilakukan kepolisian dalam mewujudkan Jateng bebas knalpot brong.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejadian bermula ketika rombongan massa pengantar jenazah melintas di Lampu Merah Waena.
Baca SelengkapnyaDi tengah-tengah aktivitasnya, Kapolda DIY tiba-tiba diberhentikan sosok perwira berpangkat Iptu.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaAkibat kekerasan tersebut korban mengalami luka dan hasil pemeriksaan dari dokter bahwa gendang telinga sebelah kiri mengalami gangguan.
Baca SelengkapnyaWarga dan petugas yang berjaga langsung melakukan evakuasi saat kecelakaan pesawat.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca Selengkapnya