Merdeka.com - Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka untuk 5-10 tahun ke depan harus sudah disiapkan SDM Aparatur untuk mendukung arah pembangunan nasional. Ditargetkan, di tahun 2045 akan tercapai SDM emas.

Untuk mencapai SDM emas itu tahapan demi tahapan harus dilakukan secara berjenjang dan tujuan capaiannya harus jelas. Hal itulah yang ditegaskan Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja di depan rapat koordinasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Persiapan Penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Teladan Nasional, di Surabaya.

"Pada tahap pertama, di dalam pengelolaan SDM Aparatur di akhir 2018 kita ingin mewujudkan sistem merit tercapai. Apa yang sekarang dilakukan dengan istilah open bidding atau seleksi terbuka akan segera kita tinggalkan ketika sistim merit sudah berjalan," ujar Setiawan dalam rilisnya, Kamis (18/5).

Dijelaskan Setiawan, dalam sistim merit ini kata kuncinya sangat sederhana yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dalam berbagai aspek mulai dari perencanaan sampai pemberhentian ASN. Jadi seseorang yang akan menduduki suatu jabatan, syaratnya memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja dan targetkan akhir 2019 sudah tercapai.

Namun diakui Setiawan Wangsaatmaja sekarang ini masih terjadi benturan-benturan yang sangat kuat karena berbagai kepentingan. Tetapi bila nanti sistem merit ini sudah berjalan, pengawasan sudah baik, sistim informasi sudah baik, tidak akan terjadi lagi.

"Untuk membangun sistim ini, kita harus membangun aturannya, dan dalam pelaksanaan harus tertib sehingga tidak ada lagi alasan alasan yang tidak semestinya, pergantian pejabat tanpa sebab. Apabila sistim merit ini sudah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa dipandang sebagai kapital bangsa ini, karena di negara negara yang sudah majupun bahwa birokrasi dipandang sebagai modal untuk kemauan bangsanya," ujarnya.

Setiawan mengungkapkan, bahwa strategi untuk menunjang sistim merit tersebut ada enam poin penting yang harus cermati. Pertama tentang pengorganisasian perencanaan ASN yang didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional.

Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, Orientasi & engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru;

"Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 JP atau tahun setiap PNS, Training Need Analysis (TNA), Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kinerja. Keempat, penilaian kinerja dan awardnes berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue dan Merit & performance based incentives," terangnya.

Kelima adalah promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara Talent Mapping, Succession & Career Planning dan Rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (talent management). Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandarisasi oleh BKN. Kompetensi manajerial, teknikal dan sosio kultural. Sehingga setiap organisasi perlu membentuk assessor internal untuk mendapatkan talent terbaik

"Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistim pensiun dan sistim kompensasi yang memadai. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara," imbuhnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Abdul Hamid mengatakan bahwa penguatan sistem merit dalam manajemen ASN dilaksanakan melalui pengelolaan ASN sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Untuk itu seluruh ASN didorong untuk kreatif, inovatif dan mencari terobosan baru untuk menghadapi era transformasi digital dalam manajemen ASN. Sehingga mampu mempersiapkan birokrasi yang berkompetisi. Pemprov Jawa Timur mendorong pelaksanaan job fit untuk pengisian JPT di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Acara itu sendiri dihadiri kurang lebih 400 orang peserta terdiri dari para Sekda dan Kepala BKD Provinsi, Kabupaten atau Kota, wilayah Maluku, Papua, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.