Kemendagri sebut Masih Ada 25 Daerah Pasif Kendalikan Inflasi, Hanya Mengharap Anugerah Tuhan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti lemahnya komitmen sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam pengendalian inflasi.

Ia mengungkapkan, masih terdapat 25 daerah yang dinilai pasif dan tidak menjalankan langkah konkret.

“Dari hampir 500 kabupaten dan kota, masih ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa bekerja,” kata Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Tomsi menegaskan, sikap pasif tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Padahal, banyak daerah lain yang terbukti berhasil menekan harga melalui berbagai langkah nyata.

“Kita sudah membuktikan, kalau kita kerja keras, bisa. Buktinya, harga beras dan minyak goreng sekarang turun,” ujarnya.

Hanya 43 Daerah Rajin Kendalikan Inflasi

Menurut Tomsi, dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 43 daerah yang dinilai konsisten melaksanakan sembilan langkah pengendalian inflasi secara penuh.

Langkah-langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan stok, rapat teknis tim pengendali inflasi, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil komoditi, realisasi Belanja Tak Terduga (BTT), hingga pemberian bantuan transportasi dari APBD.

“Sembilan langkah itu, tapi kalau enam saja dijalankan sudah sangat luar biasa. Sayangnya, hanya 43 daerah yang rajin,” jelas Tomsi.

Sementara itu, 159 daerah dinilai cukup aktif, sedangkan 287 daerah disebut hanya menjalankan sebagian langkah secara setengah-setengah.

Perlu Komitmen Nyata Pemda

Tomsi menekankan, komitmen dan kerja nyata pemda sangat krusial dalam menekan inflasi yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Kalau kita bekerja dengan rajin dan gigih, hasilnya bisa terlihat. Tapi kalau tidak ada usaha, harga-harga akan terus naik,” ucapnya.

Ia menambahkan, penurunan harga beras dan minyak goreng di sebagian besar wilayah membuktikan efektivitas intervensi pemerintah daerah bila dilakukan dengan konsisten.

“Dari ratusan daerah, kini tinggal sekitar 60 kabupaten/kota yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun. Ini membuktikan kerja keras itu berbuah hasil,” tutup Tomsi.