Kejati DKI Minta Polda Metro Kembali Limpahkan Berkas Perkara Firli 11 Januari 2024

Pengembalian SPDP itu setelah batas waktu P19 habis. Petunjuk jaksa tidak juga dipenuhi penyidik.

"Mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya," kata Karyoto.

Polisi kini kembali memanggil Firli untuk diperiksa di kasus tersebut.

Hanya saja pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan sejak 20 November kemarin.

Kompolnas juga meminta agar Firli lebih baik ditahan, agar proses penyidikan bisa berjalan lancar.

Pemeriksaan tersebut seharusnya berlangsung di Bareskrim Mabes Polri.

Firli dijadwalkan diperiksa pada 26 Februari pukul 10.00 wib di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri lantai 6 Gedung Bareskrim Polri

Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Pengembalian berkas agar kembali dilengkapi sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum.

Ade Safri menjelaskan berkas yang dikembalikan kepada jaksa peneliti telah melengkapi sesuai dengan catatan petunjuk P19.

Firli diperiksa tambahan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Firli Bahuri penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Jumat (19/1).

Merujuk ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru. Menurutnya bukti tidak cukup sesuai aturan hukum.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan pernah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku.

Firli Bahuri diduga bocorkan informasi penangkapan Hasto Kristiyanto, memicu kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penyidik masih berada pada tahapan untuk memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pencabutan gugatan dibacakan langsung kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar pada sidang gugatan perdana di PN Jaksel.

Kortas Tipidkor berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait kasus Firli Bahuri

Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil membongkar praktik Pungli SPBU Basirih melalui operasi penyamaran petugas sebagai sopir truk, mengamankan pelaku yang meresahkan dan berpotensi memicu antrean panjang distribusi BBM.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.