Kejaksaan Cekal 5 Pejabat YKP & PT YEKAPE Terkait Dugaan Korupsi Aset Pemkot Surabaya

Rabu, 12 Juni 2019 20:17 Reporter : Erwin Yohanes
Kejaksaan Cekal 5 Pejabat YKP & PT YEKAPE Terkait Dugaan Korupsi Aset Pemkot Surabaya ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mencekal lima pejabat YKP dan PT Yekape. Pencekalan dilakukan usai melakukan penggeledahan terhadap kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan kantor PT YEKAPE. Langkah ini dimaksudkan agar kelima pejabat tersebut tidak berupaya melarikan diri.

Pencekalan terhadap lima pengurus YKP dan PT Yekape itu dibenarkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi. Pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan pencekalan ke Imigrasi.

"Benar hari ini penyidik sudah mengirimkan surat permohonan pencekalan ke imigrasi lewat Asisten Intelijen," kata Didik Farkhan, Rabu (12/6).

Mantan Kajari Surabaya ini menyebut kelima pejabat tersebut menjadi pengurus dan menguasai YKP maupun anak usahanya di PT. Yekape.

"Nama-nama yang sudah kami ajukan untuk dicekal adalah Drs. Surjo Harjono, H Mentik Budiwijono, H Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo," jelas alumnus FH UB Malang itu.

Lebih lanjut, Aspidsus menjelaskan, tujuan pencekalan untuk memperlancar proses penyidikan. Khususnya agar para pengurus itu tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Ada kekhawatiran penyidik bahwa nanti proses penyidikan akan ada kendala bila mereka ada yang melarikan diri. Untuk mencegah itu kami putuskan untuk melakukan pencekalan terhadap mereka" jelasnya.

Namun, dia enggan berspekulasi pencekalan lima pejabat YKP dan PT Yekape menandakan peningkatan status mereka menjadi tersangka.

"Ah, sabarlah. Tunggu tanggal mainnya. Nanti kalau ada penetapan tersangka saya kabari," kilahnya.

Sementara itu, Kuasa hukum YKP dan PT YEKAPE, Sumarso mengatakan tidak masalah dengan pencekalan tersebut. "Klien kami tidak akan pergi kemana-mana. Mau dicekal atau apa silahkan, yang penting hukumnya dulu diluruskan," tegasnya

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Madya Surabaya (KMS).

Kasus dugaan korupsi di YKP ini merupakan kasus lama. DPRD Kota Surabaya pada 2011 lalu bahkan sempat membentuk Pansus Hak Angket Pengembalian Aset YKP. Salah satu fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket itu adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya, dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada 1994.

Awalnya, YKP melakukan pembangunan di atas aset lahan milik Pemkot Surabaya dengan cara menyewa. Dengan demikian, aset lahan yang dibangun tetap milik Pemkot Surabaya. Pengelolaan yang dilakukan YKP terus berkembang hingga akhirnya YKP mampu membeli tanah sendiri untuk dibangun sebuah perumahan.

Lantaran yayasan ini bukan lembaga yang berbadan hukum, pengurus YKP ketika itu meregulasi sistem pengelolaannya, akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah PT.

Dengan dibentuknya PT YEKAPE, jika ada warga yang menabung ke YKP untuk mendapat unit rumah, ordernya dilimpahkan ke PT YEKAPE. Pada perjalanannya, pasca dibentuknya PT YEKAPE keberadaan YKP semakin tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah menjelma menjadi PT YEKAPE. [ray]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Surabaya
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini