LIVE

Kejagung Sebut Tambang Timah Tradisional Legal, Ini Alasannya

"Saya menganggap tambang timah tradisional ini legal," kata Patris

kejagung
Kejagung Sebut Tambang Timah Tradisional Legal, Ini Alasannya
Kejagung Sebut Tambang Timah Tradisional Legal, Ini Alasannya (merdeka.com)

Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Patris Yusran Jaya menilai penambangan bijih timah yang dilakukan secara tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung legal, karena masyarakat menambang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.


"Dalam tanda kutip, saya menganggap tambang timah tradisional ini legal," kata Patris Yusran Jaya saat rakor tata kelola barang sitaan tindak pidana korupsi pertimahan di Pangkalpinang, dilansir dari Antara, Rabu (17/7).

Patris Yusran Jaya mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepulauan Babel menekankan kepada aparat penegak hukum agar membedakan dalam penindakan terhadap penambang-penambang ilegal antara penambang kecil dengan besar.


"Harus dibedakan dalam penindakan hukum terhadap penambang ilegal menggunakan mesin pompa dengan penambang ilegal menggunakan kapal isap. Penambang kecil ini hanya untuk mencari makan, sementara satu lagi untuk kekayaan tujuh turunan," katanya.

Menurut dia masyarakat Provinsi Kepulauan Babel tidak makmur dengan kekayaan alam yang berlimpah ini, karena adanya indikasi adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik menggunakan Undang-Undang Minerba, Kehutanan, Lingkungan dan pada akhirnya Undang-Undang Tipikor.

"Ini diindikasikan ada kesalahan dalam proses penambangan bijih timah dan inilah yang menyebabkan kesenjangan antara kekayaan alam dan taraf hidup masyarakat maupun perekonomian daerah," katanya.

Ia mengaku orang yang tidak asing lagi di Provinsi Kepulauan Babel, karena pada 1997 hingga 2021 pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung dan 2019 kembali lagi bertugas di Kejati Kepulauan Babel sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus dan selanjutnya dimutasi sebagai Kejari Jakarta Barat, menjabat Kepala Kejati Sulawesi Tenggara dan dua lalu dilantik sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung.

"Apa yang terjadi penegakan hukum penambangan nikel di Sulawesi Tenggara hampir sama dengan Kepulauan Babel, penegakan hukum tata kelola penambangan nikel di Sulawesi Tenggara dilakukan sangat masif dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Minerba," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Terungkap Modus Dugaan Pelecehan Sesama Jenis Pendakwah SAM, Korban Diiming-imingi Sekolah ke Mesir

{{caption}}
Banjir Satu Meter Lebih Rendam Kebon Pala Jaktim, Warga Masih Bertahan di Rumah

{{caption}}
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Dituntut 6–15 Tahun Penjara, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Terberat

{{caption}}
Medan Terjal dan Gelap, Tim SAR Helikopter Jatuh di Sekadau Terpaksa Bermalam di Bukit

{{caption}}
MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Masa Jabatan Kapolri, Permohonan Dinilai Tidak Konsisten

{{caption}}
Arsenal vs Sporting CP, The Gunners Lolos Tapi Disindir Kapten Lawan: Pertandingannya Membosankan!

Topik Terkait
{{caption}}
Gubernur Babel Siapkan Kebijakan Komprehensif untuk Perlindungan Penambang Timah

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengambil langkah strategis dengan menyiapkan kebijakan komprehensif untuk perlindungan penambang timah, memastikan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkeadilan.

Tata Kelola Pertambangan
{{caption}}
Menteri Bahlil Ungkap Modus Licik Tambang Timah Ilegal, Pakai IUP Pasir Kuarsa-Silika

Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Bangka Tengah Fasilitasi Penambangan Timah Sistem Mitra, Dorong Legalitas dan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi **penambangan timah sistem mitra** antara masyarakat, koperasi, BUMD, dan PT Timah Tbk. Langkah ini bertujuan menciptakan kegiatan pertambangan legal, tertib, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

Penambangan Timah Sistem Mitra
{{caption}}
Nestapa Warga Babel Terimbas Aksi Culas Harvey Moeis Cs, Jual Timah di Pinggir Jalan

Saksi yang hadir dalam persidangan pada Kamis, 12 September 2024 antara lain warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui selaku pengepul

Harvey Moeis
{{caption}}
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.

Harvey Moeis
{{caption}}
Ombudsman Buka Suara Tanggapi Penangkapan Ketua Hery Susanto Terkait Dugaan Korupsi

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

berita update
{{caption}}
Baru Menjabat Beberapa Hari, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

berita update
{{caption}}
Belum Ada Angka Kerugian Negara, Status Tersangka Kasus Petral Dipertanyakan

Audit terhadap kerugian negara seharusnya sudah diselesaikan sebelum penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kejelasan proses hukum.

berita update
{{caption}}
Dapat Dana Tambahan Rp11,42 Triliun dari Kejagung, Purbaya Buka Opsi Dialokasikan untuk Pendidikan dan Pembangunan

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

berita update
{{caption}}
Fantastis! Rp11,4 Triliun dari Kejagung, Prabowo: Cukup untuk Perbaiki Puluhan Ribu Sekolah

Kemudian, pada 10 April 2026 ini yaitu Rp11,420 triliun. Sehingga, total uang tersebut yakni Rp31,3 triliun.

berita update
{{caption}}
Kejagung Berlakukan WFH Pekan Depan, Pegawai Pelayanan Publik Tetap WFO

Sektor pelayanan hukum dan penegakan hukum tetap berjalan dengan skema kerja dari kantor.

berita update
{{caption}}
Kemenhut RI Targetkan Pemulihan 50 Hektare Lahan Bekas Tambang Timah di Bangka Belitung

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia bersama KPHP Sigambir-Kotawaringin memimpin upaya Pemulihan Lahan Bekas Tambang Timah seluas 50 hektare di Bangka Belitung, demi mengembalikan fungsi hutan dan lingkungan yang rusak.

bangka belitung
{{caption}}
Komisi XI DPR Reses di Babel, Soroti Kontribusi PT Timah untuk Pembangunan Daerah

Komisi XI DPR RI menggelar reses di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau langsung kontribusi PT Timah terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam bentuk pajak, royalti, serta manfaat pembangunan daerah.

bangka belitung
{{caption}}
Terbaru! NIUJP Tambang Timah PT Timah Naik Jadi Rp150 Ribu, Pembayaran Lebih Cepat, Penambang Untung!

PT Timah Tbk menaikkan Nilai Imbal Usaha Jasa Penambangan (NIUJP) tambang timah menjadi Rp150.000 per pasir timah basah, menjanjikan pembayaran lebih cepat. Simak detail kesepakatannya!

bangka belitung
{{caption}}
Cegah Kerugian Triliunan Rupiah, PT Timah Perketat Aturan Mitra untuk Berantas Penambangan Ilegal

PT Timah mengambil langkah tegas memperketat kerja sama dengan mitra untuk mencegah penggelapan hasil produksi dan memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah. Apa saja aturannya?

antara news
{{caption}}
Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar

Tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang.

berita update
{{caption}}
Ciduk Penyelundupan Timah, ESDM Mulai Pelototi Daerah Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menindak sebanyak 31.275 kasus penyelundupan di sepanjang Januari-November 2024.

berita update