Keberatan UU MD3, jaksa agung bentuk tim kecil

Merdeka.com - Jaksa Agung Basrief Arief mengaku keberatan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di UU MD3. Pihaknya mengaku telah membentuk tim kecil untuk membahas permasalahan itu.

"Menanggapi itu, saya sudah bentuk tim ada tim kecil sedang bahas langkah langkah selanjutnya," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7).

Tim kecil itu, kata Basrief, nantinya yang akan mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, menurut Basrief ada beberapa ketentuan dalam Pasal UU MD3 yang justru mempersempit kewenangan penyidikan kejaksaan.

"Itu salah satu kemungkinan untuk judicial review. Ya ada beberapa (keberatan) dan itu yang sedang kita bahas," jelasnya.

Dalam Pasal 254 disebutkan penyidik baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana khusus, termasuk dalam kategori ini tindak pidana korupsi, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, hal itu berlaku jika anggota dewan tersebut sudah disangkakan sedangkan untuk sekadar saksi atau permintaan keterangan, baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK harus mengirimkan surat izin ke Majelis Kehormatan DPR dulu.