Kebakaran hutan akibat proses hukum yang tak adil

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) Siti Nurbaya menegaskan maraknya pembakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia lebih disebabkan kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini karena hingga saat ini memang sudah banyak yang diamankan oleh petugas kepolisian maupun kepolisian kehutanan (Polhut), bahkan data terakhir sebagian besar pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar hutan merupakan perusahaan yang mengantongi izin hak pengelolaan hutan.

"Tapi selama ini mereka tidak pernah dikenakan sanksi tegas," ujar Siti Nurbaya saat membuka Rapat Koordinasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK di Puncak, Bogor, Senin (14/9).

Dia menegaskan sanksi tegas itu di antaranya mulai dari sanksi administratif dengan cara membekukan izin hingga sanksi pidana. "Tapi sanksi pidana pun faktanya masih kurang adil. Sesuai harapan publik tegakkan hukum administrasinya, pemetaan di lapangan luas atau jumlah kerusakan hutannya, lalu diklasifikasikan pelanggarannya itu apa," ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika sudah diketahui klasifikasi pelanggarannya, itu sudah bisa dikenakan sanksi perizinannya. "Apakah dia (perusahaan yang melanggar) itu betul-betul tidak tahu atau sebetulnya sengaja. Saat itu juga bisa di freeze (dibekukan) perizinannya, jika sudah jelas - jelas pelanggarannya ya sudah di freeze jangka panjang saja," tegasnya.

Bahkan, pihaknya sepakat untuk menyeret para pelaku pembakaran hutan selain izinnya dibekukan, juga dikenakan sanksi pidana. "Sebab proses hukum yang ada saat ini selama 11 bulan menjalani persidangan, seharusnya selama proses hukum berjalan tidak boleh beroperasi perusahaan tersebut karena izinnya sudah dibekukan," katanya.

Menurutnya selama ini yang amat sangat terasa di masyarakat tidak adil dalam proses hukum pembakaran hutan ini adalah persidangannya jalan tapi perusahaan tersebut tetap beroperasi mengambil keuntungan.

"Sementara rakyat yang terkena imbas dari pelanggaran hukum itu sudah hancur hancuran dan babak belur, kemudian hukumannya ringan. Itu sebetulnya yang rakyat rasakan tidak adil," tegasnya.

Pihaknya membantah jika proses hukum peradilannya tidak berjalan alias mandek. Bahkan pihaknya mengklaim telah mendapat dukungan penuh dari sejumlah penegak hukum di Indonesia.

"Tidak mandek, saat ini proses peradilannya berjalan terus, saya sudah dapat dukungan dari Jaksa Agung dan sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, bahkan kita juga sudah mengirim surat ke Komisi Yudisial untuk terus mengawal proses peradilan pembalakan dan pembakaran hutan ini," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen KSDAE Kementerian LHK Tachrir Fathoni menegaskan yang terpenting dalam menjaga konservasi sumber daya alam ini pihaknya harus tetap mempertimbangkan dua hal yakni modal dan benefit.

"Jangan nanti terkesan kita mengambil bunga nya saja. Justru kita juga harus siap modal, itulah asas konservasi dalam menunjang pembangunan," katanya.