Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Eks Anggota DPR Damayanti
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan anggota DPR yang juga terpidana kasus suap Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti akan diperiksa terkait kasus suap pelaksanaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (5/8).
KPK juga memanggil Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae selaku sebagai saksi untuk tersangka HA.
Diketahui, Damayanti Wisnu yang juga mantan anggota komisi V DPR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain dirinya, KPK menetapkan 12 tersangka termasuk Damayanti dan Hong Arta.
Kasus ini berawal dari penangkapan Damayanti pada 13 Januari 2016. Hong Arta selaku Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group diduga memberikan suap ke Amran HI Mustary dan Damayanti diduga terkait pekerjaan proyek infrastruktur.
Uang suap disebut sebesar Rp 8 miliar. Atas perbuatannya, Hong Arta disebut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaTak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaIndra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya