Kasus Korupsi Pembelian Kapal dari Rusia, Mantan Dirut PT DPS Divonis Bebas

Kamis, 10 Oktober 2019 23:15 Reporter : Erwin Yohanes
Kasus Korupsi Pembelian Kapal dari Rusia, Mantan Dirut PT DPS Divonis Bebas Riry Syaried Jetta, mantan Direktur Utama PT DPS. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Riry Syaried Jetta, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang menjadi terdakwa perkara korupsi pengadaan kapal floating bekas, bisa bernapas lega. Sebab hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa.

Vonis bebas terhadap terdakwa Riry ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. Dalam pertimbangannya ia menyatakan, unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan kedua dianggap tidak terbukti.

"Menyatakan terdakwa Riry Syaried Jetta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa. Memerintahkan jaksa mengeluarkan dari tahanan. Mengembalikan kedudukan terhadap terdakwa dalam kemampuannya serta harkat dan martabatnya," ujar hakim Dede membacakan amar putusannya, Kamis (10/10) malam.

Putusan majelis hakim ini, sebelumnya mengalami dissenting opinion. Dua hakim, Dede Suryaman dan Lufsiana berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak terbukti bersalah, sedangkan satu hakim lainnya, Agus Yunianto berpendapat terdakwa bersalah.

Hakim Agus menilai tindakan terdakwa tidak bisa terlepas dari vonis bersalah yang telah diputuskan terhadap Antonius Aris Saputra (terdakwa berkas terpisah), yang sudah divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, beberapa waktu sebelumnya.

Menanggapi vonis hakim, tim JPU bakal mengajukan upaya hukum kasasi. "Kita bakal mengajukan kasasi. Namun sebelumnya, saya akan melaporkan ke pimpinan terlebih dahulu," ujar jaksa Wiwid.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum terdakwa Samuel Benyamin Simangunsong dari kantor advokat SBS & Associates mengatakan, pihaknya menghormati seluruh pendapat hakim terkait dengan hal ini. Apalagi putusan tersebut dianggap telah sesuai dengan fakta dan bukti yang selama ini telah diajukan.

"Vonis hakim sudah memenuhi unsur keadilan. Apa yang diputuskan itu sesuai fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan," ujarnya.

Terpisah, terdakwa Riry Syaried Jetta tidak banyak berkomentar terkait dengan hal ini. Ia terlihat lebih banyak menangis usai mendengarkan putusan hakim. "Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti pelindung saya adalah Allah," katanya.

Sebelumnya, dalam dakwaan, perkara ini bermula ketika pada 2015, PT DPS mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar. Dari jumlah itu, Rp100 miliar digunakan untuk membeli kapal floating crane. Rekanan dalam pengadaan kapal ini adalah PT A&C Trading Network.

Meski alokasi anggarannya sebesar Rp100 miliar, namun harga kapal sendiri dibeli seharga Rp63 miliar. Kapal floating crane yang dibeli berasal dari Rusia. Sayangnya kapal tersebut bukan kapal baru. Melainkan kapal bekas buatan tahun 1973.

Sementara sesuai peraturan, pengadaan kapal bekas usianya maksimal tidak boleh lebih dari 20 tahun. Terdakwa dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena saat pengadaan kapal bekas itu pada 2015 lalu, dia yang menjabat sebagai direktur utama. Dia diduga sebagai pihak yang paling mengetahui pengadaan kapal tersebut. Riry dengan jabatannya sebagai dirut menyetujui pengadaan kapal bekas yang usianya sudah 43 tahun.

Ketika kapal itu dibawa ke Indonesia, ternyata tenggelam di laut China. Dengan begitu, negara tidak mendapat kemanfaatan dari pembelian kapal tersebut. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Surabaya
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini