Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi didampingi petugas Kejaksaan Negeri Karawang menggeledah kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Karawang, di Jalan Cakradireja Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Penggeledahan dilakukan Tim Tipikor Pidana Khusus Kejaksaan Kota Bekasi terkait penyimpangan pengajuan dan penyaluran Beras Pemerintah Bencana Alam atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP), kasus dugaan korupsi pengadaan beras untuk Penanggulangan bencana tahun 2016-2017 sebanyak 200 ton yang berasal Bulog Subdivre Karawang.

Kepala Tim Satuan Khsusus Pemberantasan Korupsi Kejari Kota Bekasi Siju mengatakan, kerugian negara akibat manipulasi data penyaluran beras penanggulangan bencana alam tersebut ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar.

Dia mengatakan penyimpangan pengajuan dan penyaluran beras pemerintah bencana alam pada tahun 2016 sebanyak 100 ton, dan tahun 2017 sebanyak 100 ton. Setelah dicek, beras itu tidak ada.

"Itu sebenarnya tidak raib tetapi memang diselewengkan tidak disalurkan untuk bencana alam, nilai kerugian uang negara yang dikorupsi sebesar Rp 1,8 miliar lebih," kata Siju yang juga ketua Tim Pidsus Kejari Kota Bekasi, Kamis (15/11).

Sebelum ribut-ribut soal beras tersebut, penyidik Kejati Bekasi Kota telah mendapatkan sejumlah fakta tindakan korupsi sehingga kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.

"Siapa penanggung jawab Bulog itu, pastilah tahu kenapa beras tidak diadakan. Ke mana aliran uang itu, siapa-siapa yang menikmati," ujarnya.

Penyidik Kejari menyebutkan, ada dua tersangka PNS Pemkot Bekasi yaitu AD, FT, dan TS sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan dan satu pegawai Bulog yang sudah diamankan.

"Ada dua orang PNS Pemkot Bekasi yang sudah diamankan, penggeledahan di Sub Drive Bulog Karawang untuk mencari berkas-berkas bukti pengadaan beras untuk Penanggulangan Bencana pada Tahun 2016-2017," ujarnya.