Merdeka.com - Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggiat Partunggul Nahot Simarmare, dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Ia dianggap terbukti menerima suap Rp4,9 miliar dan USD 5 ribu dari dua perusahaan pengerjaan proyek air.

"Menjatuhkan pidana terhadap Anggiat Partunggul Nahot Simaremare berupa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan," ucap jaksa, Jakarta, Rabu (17/7).

Suap diterima Anggiat sejak 2014 hingga 2018. Modus penerimaan suap yang dilakukan Anggiat mempermudah pengawasan proyek yang dilakukan dua perusahaan tersebut dan memperlancar anggaran kegiatan tersebut.

Jaksa merinci penerimaan suap PT WKE dan PT TSP dilakukan sebanyak 17 kali.

Sumber suap dari PT WKE dengan rentang waktu 2014 hingga 2016 sejumlah Rp1,1 miliar dengan rincian sebagai berikut;

- Rp100 juta pada 13 November 2014- Rp238 juta pada 26 November 2014- Rp190 juta pada 30 Desember 2014- Rp318 juta pada 30 Juni 2015- Rp225 juta pada 1 Maret 2016

Pada bulan Maret hingga Juni 2016, Budi mengusulkan usulan baru dengan nama PT TSP.

Suap kembali diterima Anggiat dari PT TSP secara bertahap dengan total Rp2,6 miliar dan USD 5 ribu untuk proyek-proyek berikut.

Proyek Konstruksi Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018. Nilai kontrak Rp28.945.958.000. Proyek oleh PT WKE dan Pat Profitama Gloraria.

PT WKE menggarap proyek Pembangunan SPAM Regional Umbulan-Offtake Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 dengan nilai kontrak Rp73.965.587.000.

Proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan nilai kontrak Rp210.023.000.000. Dikerjakan PT WKE bersama PT Nindya Karya.

Sebagaimana dakwaan jaksa, Anggiat didakwa menerima gratifikasi. Namun dikarenakan telah mengembalikan seluruh hasil penerimaan gratifikasi ia tidak lagi dituntut uang pengganti.

Jaksa pun mendakwa Anggiat dengan Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.