Karantina Ditiadakan, Menkes Segera Koordinasi dengan BNPB dan Kemenhub
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan meniadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Karena aturannya akan dikeluarkan oleh BNPB," kata Budi dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Kesehatan RI, Kamis (23/3).
Selain itu, Budi juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan yang berwenang mengatur soal layanan transportasi.
Satgas Covid-19 Belum Keluarkan Surat Edaran Penghapusan Karantina
Hingga saat ini, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 belum mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan masa karantina.
Dari laman resmi covid19.go.id, tidak ditemukan SE Satgas Covid-19 terbaru mengenai kebijakan bebas karantina di seluruh Indonesia.
Hanya ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 perihal PPKM Jawa-Bali. Surat Edaran Satgas terakhir mengenai Sistem Bubble untuk Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika.
Jokowi Hapus Aturan Karantina
Presiden Joko Widodo resmi menghapus kebijakan karantina bagi PPLN. Namun PPLN yang masuk ke Indonesia tetap diwajibkan melakukan tes usap PCR.
"Pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).
Jokowi menegaskan, penghapusan karantina hanya berlaku bagi PPLN yang menunjukkan hasil tes PCR negatif Covid-19. Apabila hasil tes positif, PPLN akan ditangani oleh Satgas Covid-19.
Menurut Jokowi, penghapusan karantina PPLN mempertimbangkan kondisi kasus positif Covid-19 di Indonesia yang mulai melandai.
"Perkembangan pandemi Covid-19 di negara kita terus membaik, karena itu pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah-langkah kelonggaran," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaLebaran menjadi momen hadirnya hidangan-hidangan khas daerah yang mungkin jarang ditemukan serta menambah suasana Idul Fitri semakin terasa.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnya