Kapolri tegaskan tidak boleh ada deklarasi Minahasa Merdeka
Merdeka.com - Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masyarakat Minahasa Sulawesi Utara (Sulut) menyerukan referendum Minahasa Merdeka. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan tidak boleh ada deklarasi Minahasa Merdeka.
"Enggak boleh. Deklarasi enggak boleh," tegas Tito usai mengisi kuliah umum dengan tema 'Peran dan fungsi Polri dalam mengawal serta menjaga keutuhan NKRI' di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).
Tito menilai, seruan referendum Minahasa Merdeka adalah reaksi kekecewaan masyarakat terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ahok. Tito berjanji akan menempuh langkah persuasif untuk meredam kekecewaan tersebut.
"Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan," ujar Tito.
"Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi," sambung mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Kepada seluruh mayarakat di Tanah Air, Tito mengimbau untuk mengesampingkan persoalan perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antaragolongan (SARA).
"Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928 sampai 1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa," tegasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam
Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaHasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca Selengkapnya