Merdeka.com - Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan konflik yang terjadi di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, bermula karena masalah ekonomi. Sehingga sebanyak 1.300 warga disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kasus Papua adalah dinamika juga, saya paham betul kalau soal Papua karena saya mantan Kapolda sana, itu kan masalah ekonomi di sana, bukan masalah ras. Kalau masalah ras, kenapa Hongkong pada saat 1996 akan dikembalikan kepada main line China yang notabene adalah satu ras orang Tiongkok, dia lebih senang dibawa pemerintahan Inggris," tegas Tito usai membuka perdagangan saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/11).

Meskipun penyanderaan yang dilakukan oleh KKB karena masalah ekonomi, bukan berarti pihaknya tak menindak tegas terhadap mereka. Karena KKB telah melakukan aksi kejahatan yaitu menyandera 1.300 warga yang tak bersalah.

"Jadi sekali lagi masalah ekonomi, pendekatan Papua adalah pendekatan ekonomi, percepatan pembangunan ekonomi, tapi kalau terjadi peristiwa kejahatan tetap harus ada penegakan hukum, yang terjadi sekarang peristiwa kejahatan. Ya kita lakukan penegakan hukum," ujarnya.

Sekedar informasi, sebanyak 1300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, menjadi korban penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyanderaan itu dilakukan oleh KKB sudah hampir dua pekan lama.

Dari 1300 warga, sudah ada hampir sekitar 346 warga yang dibebaskan oleh pasukan TNI-Polri. Tapi, sebenarnya sudah seluruh warga yang dibebaskan oleh mereka, namun 1000 warga atau asli penduduk tersebut tetap masih bertahan di tempat yang dijadikan sandera oleh KKB.

Sampai saat ini, pihak TNI-Polri masih terus melakukan penyisiran di lokasi penyanderaan itu. Karena pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap KKB yang dianggap sudah mengancam keamanan seseorang.