Kapolri: Rutan Mako Brimob sebenarnya tak layak jadi rutan teroris

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob tak layak untuk narapidana kasus terorisme. Hal ini mengingat tingkat keamanan di sana yang tak mendukung.

"Nah yang menjadi bagian evaluasi dari kami, memang Rutan Brimob ini sebetulnya tak layak untuk menjadi Rutan teroris. Karena ini bukan maximum security," kata Tito di Mako Brimob Depok, Kamis (10/5).

Rutan Mako Brimob memang desain awalnya untuk menampung para penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi terpidana. Tujuannya untuk memisahkan para penegak hukum yang bermasalah itu dengan narapidana kriminal.

Menurut Tito, jika para penegak hukum yang biasa menangkap pelaku kejahatan, kemudian melakukan pidana dan dimasukkan ke dalam rutan yang sama dengan kriminal lain, mereka bisa menjadi korban.

"Oleh karena itu, untuk Polri ini dibuatkanlah rutan ini. Kalau ada anggota Polri terlibat pidana, mereka ditahan di sini, semoga tak menjadi korban kekerasan dari mereka penjahat yang sudah ditangkap. Itu sebetulnya," terangnya.

"Namun karena ada dinamika, perlu ada tempat di mana bisa melakukan pemeriksaan, tempat yang paling aman adalah Markas Brimob. Namun, Markas Brimob ini terkurung memang. Rutan ini berada di lingkungan markas, jadi memang enggak bisa ke mana mana. Tapi di dalam enggak layak, bukan didesain maximum security untuk teroris."

Selain itu, persoalan lainnya adalah Rutan Mako Brimob sudah kelebihan kapasitas. Rutan yang harusnya diisi oleh 64 narapidana, namun faktanya yang ditahan di sana mencapai 155 orang. "Jadi sangat sumpek sekali," jelas Tito.

Tito mengungkapkan, lima polisi yang gugur dalam kerusuhan bukan dari bagian penindak. Para korban berdinas di bagian pemberkasan. Dalam bertugas, kelimanya dibekali senjata api.

"Itu yang dirampas. Di samping itu ada juga barang bukti senjata yang ditaruh di situ (ruang pemberkasan) untuk ditunjukkan kepada tersangka, itu juga yang dirampas. Selama ini mungkin dianggap enggak ada masalah, sehingga dilaksanakan itu. Sebetulnya ada kelemahan, itu yang dirampas," terangnya.