Kapolda Metro Jaya Bagikan Roti & Air ke Pendemo, Massa: Kami Butuh Tanah!

Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran turun gunung menyapa massa demo dari petani, nelayan, dan buruh, tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dia kemudian membagikan roti dan air mineral di depan Gedung DPR RI, Selasa (27/9).

Fadil juga menyisir mendekat ke mobil komando massa aksi yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Ayo pak rotinya, air mineralnya ini pak," ujar Fadil kepada para massa aksi yang memakai topi caping petani.

Namun ketika pembagian roti dan air mineral sampai di titik mobil komando, lantas orator meminta agar pembagian yang dilakukan Fadil dihentikan karena mengganggu jalannya penyampaian pendapat aksi unjuk rasa.

"Terimakasih pak, silakan ditaruh saja roti dan airnya," ujar orator dari mobil komando.

Sang orator menyinggung aksi yang dilakukan Kapolda Metro Jaya. Menurutnya, yang dibutuhkan para petani saat ini adalah kejelasan hak konstitusional sumber-sumber agraria dan tanah mereka.

"Kalau hanya sekadar bagi roti, kita butuh tanah! Pada hari ini tidak cukup hanya satu roti dan air mineral untuk rakyat. Puluhan tahun saya tahu bapak ini berjuang untuk tanah," ujarnya.

Tak lama, Fadil menghentikan aksinya kemudian beserta jajaran Polda Metro Jaya meninggalkan lokasi aksi untuk menuju ke dalam gedung MPR/DPR RI.

"Kita tahu puluhan tahun rakyat Indonesia berjuang agar mendapatkan hak untuk penguasaan tanah jangan diganggu konsentrasi kita hanya karena satu roti dan satu botol aqua. Kita butuh tanah," ucapnya.

Pantauan di lokasi, aksi masih berlangsung. Massa memenuhi titik Gerbang MPR/DPR RI. Orasi dari perwakilan kelompok massa aksi masih terus berlangsung untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Isi Tuntutan

Dalam aksi mengatas namanya Land Reform atau reforma agraria adalah salah satu tuntutan yang dibawa massa aksi dari kaum tani, nelayan, buruh, perempuan, dan sektor lainnya dalam perayaan Hari Tani Nasional (2022) di depan Gedung DPR RI.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyampaikan, rakyat Indonesia berhak memperoleh konstitusionalnya atas tanah dan sumber-sumber agraria.

"Untuk itu kita harus terus memperjuangkan, menuntut, meneriakkan aspirasi agraria, dengan menuntut segera dijalankan reforma agraria sejati di Indonesia," kata Dewi dalam orasi politiknya.

Menurut Dewi, Ketetapan MPR 9 Tahun 2001 untuk memandatkan Presiden untuk menjalankan reforma agraria sejati. Selain itu, Presiden harus menyelesaikan konflik agraria struktural yang dihadapi kaum tani dan kaum miskin di banyak tempat.

"Melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SDA yang bersifat anti reforma agraria dan anti rakyat," beber dia.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan kepada massa aksi yang datang jika Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibutuhkan oleh kaum tani. Justru, yang dibutuhkan adalah kedaulatan atas tanahnya sendiri.

"Kita tidak butuh UU Ciptaker, kita tidak butuh lapangan pekerjaan ala UU Ciptaker. Yang dibutuhkan oleh kaum tani, masyarakat agraris, adalah kedaulatan atas tanahnya," tegas Dewi.