Merdeka.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito menemukan adanya unsur pelanggaran terkait banjir bandang di Kabupaten Garut pada Selasa 20 September lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal bintang dua itu dalam rapat koordinasi FKPD Jabar penanganan pascabencana kabupaten Garut dan Sumedang di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/10). Hadir dalam rapat Wagub Jabar Deddy Mizwar, Sekda Jabar Iwa Karniwa, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Hadi Prasojo dan beberapa unsur lainnya.

"Di sana kita menemukan fakta cukup banyak. Ada tiga undang-undang yang melanggar yakni undang-undang lingkungan hidup, kehutanan dan korupsi," kata Bambang.

Bambang mengaku, masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta-fakta tadi. Beberapa saksi mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, bahkan perseorangan akan dimintai keterangannya.

"Mulai besok. Ada perorangan dan perusahaan. Namanya pemanggilan bisa diambil keterangan dulu. Apakah melanggar batas hutan lindung atau tidak," ucapnya.

Banyak pihak yang menyebut banjir bandang yang menewaskan 34 warga dan 19 lainnya hilang memang karena rusaknya kawasan hulu di Sungai Cimanuk. Dua hari setelah kejadian, dirinya langsung melakukan peninjauan yang mengungkap beberapa fakta kerusakan di bagian hulu.

"Nanti kita cari fakta-fakta dulu. Lingkungan apakah ada penggundulan, reboisasi. Kita akan matangkan dulu mulai besok. Faktanya di sana hulu rusak. Pokoknya ada alih fungsi lahan mulai dari kebon sayur sampai tempat wisata," paparnya.

Wadireskrimsus Polda Jabar AKBP Diki Budiman mengatakan, penyelidikan sementara banjir memang disebabkan karena kerusakan parah lingkungan di kawasan hulu akibat alih fungsi lahan. "Tapi ini memang diperparah yang seharusnya ada resapan," ujar Diki.

Pascabanjir yang meluluhlantakkan Garut, kepolisian sudah bergerak ke kawasan hulu yang terdeteksi menjadi penyebab bencana alam tersebut. Pertama kerusakan terjadi di kawasan Papandayan, selanjutnya perkebunan Teh Pamegatan, lalu ada di Kecamatan Samarang yang ada di Pasirwangi.

"Di situ ada tempat wisata darajat yang diduga menjadi penyebab (bencana banjir)," ucapnya.

Selanjutnya kawasan hutan lindung, di Cimanuk yang berubah menjadi pertanian. "Inilah dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi," terangnya.

Kepolisian sudah membuat langkah penyidikan di mana beberapa pihak akan dimintai keterangan terkait kerusakan parah yang terjadi di Garut.

"Sudah membuat LP polisi dan membuat penyidikan. Kita akan lakukan pemanggilan ke beberapa pihak terkait seperti PT Perhutani, PT Agro pengelola dari Pamagetan, BBWS, perseorangan dan pemilik wisata, kita akan klarifikasi semuanya," katanya.