Kanwil KemenkumHAM: Sulut Jadi Provinsi ke-17 Berhasil Integrasikan JDIH
Merdeka.com - Provinsi Sulawesi Utara mampu mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hingga 100 persen. Dengan begitu, Sulut menjadi provinsi ke-17 yang berhasil mengintegrasikan JDIH.
"Sulawesi Utara menjadi provinsi ke-17 yang berhasil mengintegrasikan JDIH hingga 100 persen melalui portal www.jdihn.go.id," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, seperti dikutip Antara, Kamis (12/8).
Capaian tersebut berkat dukungan 32 anggota JDIH Sulut yang terdiri dari unsur Pemerintah, sekretariat dewan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Antusias para anggota dalam berpartisipasi merupakan bagian untuk memajukan pembangunan hukum dan HAM di Bumi Nyiur Melambai.
Keberhasilan Sulawesi Utara atas capaian integrasi JDIH disampaikan langsung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Hingga saat ini masih ada 17 provinsi di Tanah Air yang belum merealisasikan atau mengintegrasikan JDIH hingga 100 persen, kata dia.
Keberhasilan Sulut menjadi provinsi ke-17 dalam hal integrasi JDIH semakin istimewa, mengingat hal itu berdekatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.
"Ini hadiah bagi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia," kata Ronald.
Kendati demikian, Ronald berpesan agar keberhasilan integrasi JDIH tidak membuat seluruh anggota berpuas diri serta tetap memperbaharui data yang ada. Sehingga, tujuan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) sebagai medium dokumen hukum nasional dapat tercapai secara optimal di Sulut.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.
JDIHN juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Wadah tersebut menyajikan informasi hukum serta data produk hukum yang berlaku dan selalu diperbarui menjadi sesuatu yang dibutuhkan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 6.426 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJan Samuel menjadi satu-satunya calon dari Partai Perindo yang memperoleh 0 suara.
Baca SelengkapnyaDiharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDia dinilai sukses membawa Jateng sebagai daerah yang aman kondusif selama ia menjabat sebagai kapolda.
Baca SelengkapnyaPerbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.
Baca Selengkapnya