Merdeka.com - Nanang Harianto, Kepala Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jatim, Rabu (19/7), dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto, usai diduga melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) senilai Rp 150 juta. Kerugian Negara yang ditemukan lantaran tiga proyek yang dikerjakan tahun 2015 lalu fiktif.

Tim Kejaksanaan Negeri Mojokerto menggelandang Nanang Harianto keluar ruang pemeriksaan Kejari Mojokerto dengan mengenakan rompi orange sekira pukul 11.30 WIB ke Lapas kelas IIB Mojokerto. Setelah sebelumnya diperiksa di ruang pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto, Fathur Rohman mengatakan, NH ditahan selama 20 hari ke depan karena diduga terbukti melakukan penyalahgunaan APBDes 2015 lalu melalui 3 proyek Desa yang dilaksanakan.

"Tiga proyek itu pembangunan pagar, pembangunan kantor desa dan pembelian meubelair. Dengan kerugian negara kurang lebih Rp 150 juta," kata Fathur Rohman, Rabu (19/7).

Fathur mengatakan, pembangunan pagar waktu itu dianggarankan Rp 93,5 juta, pembangunan kantor dialokasikan anggaran Rp 243 juta dan pembelian meubelair senilai Rp 8 juta. Dari tiga proyek tersebut, ditemukan kerugian negara sekira Rp 150 juta.

"Pembangunan pagar dialokasikan anggaran pada tahun 2015, tapi proyeknya tidak dilaksanakan atau fiktif. Kemudian tahun berikutnya 2016, kembali kembali dialokasikan anggaran yang sama baru dilaksanakan pembangunan fisiknya. Untuk pembangunan kantor desa dan pembelian meubelair modusnya sama yakni antara pertanggungjawaban dengan dana yang dikeluarkan ada selisih," jelas Fathur.

Selain temuan proyek fiktif, dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa, ada pembelian sejumlah bahan namun harganya tidak sama dengan kwitansi. Sementara untuk pembelian meubelair, tersangka melakukan dugaan korupsi dengan cara barang lama diperbaiki lagi (re kondisi), namun dipakai barang baru.

"Pasal yang kita kenakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," terang Fathur.

Fathur menambahkan pihaknya masih menelusuri lebih lanjut terkait kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain karena masih dalam proses lebih lanjut. "Kasus ini masih berjalan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya," ucap Fathur.

Sementara kuasa hukum Nanang Harianto, Kholil Askohar mengatakan, mengakui perbuatan penyalahgunaan anggaran tersebut. Namun yang disalah gunakan hanya sekira Rp 94 juta, itu pun tidak digunakan sendiri.

"Hanya Rp 94 juta. Itu pun dilakukan tidak sendiri namun ada pihak lain yang terlibat yakni sekretaris desa," kata Kholil.