Kabulkan Gugatan Gerindra, MK Perintahkan KPU Hitung Suara Ulang di 135 TPS Sumut

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan suara ulang di 135 TPS Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasuduntan, Sumatera Utara.

Putusan diberikan atas gugatan partai Gerindra untuk perolehan suara pemilu DPRD provinsi Sumatera Dapil Sumut 9.

"Memerintahkan termohon (KPU) Kabupaten Humbang Hasuduntan melakukan penghitungan suara ulang di DPRD Dapil Sumut 9, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasuduntan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Dalam dalilnya, Gerindra mengklaim kehilangan 2.098 suara di Pileg DPRD Sumut Dapil 9. Dari hasil ketetapan KPU, Gerindra mendapatkan 7.911 suara. Padahal harusnya partai berlambang burung garuda itu memperoleh 10.009 suara.

Kemudian, terjadi pengurangan pencatatan perolehan suara caleg Gerindra atas nama Robert Lumban Tobing. Dia mendapat suara 1.836 yang harusnya 3.971. Sehingga ia kehilangan 2.135 suara.

Menurut Gerindra, hal itu terjadi setelah Bawaslu Kabupaten Humbang Hasuduntan melakukan koreksi sepihak pada perubahan pencatatan suara. Bawaslu Humbang berdalih adanya pelanggaran administrasi pada pencatatan suara KPU.

Sebelum membuat putusan cepat pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten sempat meminta saran ke Bawaslu Provinsi Sumut untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi. Padahal, Bawaslu provinsi menyebut laporan tidak bisa ditindaklanjuti.

Tetapi, Bawaslu Humbang justru menangani hal itu dengan mengeluarkan putusan cepat untuk mengoreksi administrasi data perolehan suara. Mahkamah pun menilai tindakan Bawaslu Humbang telah melampaui kewenangannya.

"Termohon melakukan perbaikan terhadap formulir model DB 1 berdasarkan pemeriksaan cepat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasuduntan, di mana tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasuduntan telah melampaui kewenangannya," kata Hakim Enny Nurbaningsih di kesempatan sama.

Mahkamah juga meragukan keputusan Bawaslu yang hanya memperbaiki perolehan suara khusus Gerindra tanpa ada kejelasan lanjut mengapa ada dugaan kesalahan di perolehan suara Gerindra.

Berdasarkan hal itu, seharusnya putusan cepat Bawaslu tersebut dikesampingkan lantaran perolehan suara yang dianggap benar adalah berdasarkan form model DAA1 dan DB1 sebelum di ubah berdasarkan putusan cepat tersebut.

"Maka, membatalkan surat keputusan KPU sepanjang perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara," kata hakim Enny.