Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kabag Banggar DPR penuhi panggilan KPK terkait suap PON Riau

Kabag Banggar DPR penuhi panggilan KPK terkait suap PON Riau Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar) DPR Nurul Faiziah akhirnya memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya, pada Rabu (19/9) kemarin Nurul tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap perubahan Perda No.6 Tahun 2010.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LA," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Jumat (21/9).

Nurul datang ke KPK sejak pukul 09.00 WIB. Kehadirannya tidak diketahui para awak media.

Sebelumnya pada Rabu (19/9) KPK menjadwalkan memeriksa saksi-saksi orang Banggar DPR yakni Nurul Faiziah dan Agus Salim. Namun, saat itu yang hadir hanya Agus Salim, sedangkan Nurul tidak dapat hadir lantaran sedang ada tugas.

"Nurul Faiziah tidak dapat hadir dengan pemberitahuan karena sedang ada tugas," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, kala itu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 13 tersangka dari kalangan Dispora Riau, anggota konsorsium hingga anggota DPRD Riau. Dua orang terdakwa yakni Eka Dharma Putra selaku Kasi Sarana Prasarana Dispora Riau dan Rahmat Syahputra selaku Manajer Keuangan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero telah divonis masing-masing 2 tahun 6 bulan. Kemudian, anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir tengah menjalani persidangan di PN Tipikor Pekanbaru. 7 orang tersangka lainnya menunggu giliran untuk diproses penyidikannya di KPK.

Untuk berkas Lukman Abbas dan Taufan Andoso Yakin pada pertengahan bulan ini akan dilimpahkan dalam tahap dua atau penuntutan.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Babak Baru Kasus Pungli Rutan, KPK Periksa 2 Pegawainya
Babak Baru Kasus Pungli Rutan, KPK Periksa 2 Pegawainya

Kasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya