Justice collaborator Setnov tergantung konsistensi keterangan di sidang

Jumat, 12 Januari 2018 22:56 Reporter : Yunita Amalia
setnov jalani sidang lanjutan. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan butuh waktu dan konsistensi keterangan Setya Novanto selama proses persidangan.

"Masih dalam proses pertimbangan karena mengabulkan atau tidak nya justice collaborator tidak bisa dilakukan secara cepat butuh waktu dan pertimbangan yang cukup panjang," ujar Febri di gedung KPK, Jumat malam (12/1).

Dia mengatakan jika selama proses persidangan mantan ketua DPR itu tidak koperatif dalam keterangannya dan berbelit-belit tidak menutup kemungkinan justice collaborator tidak akan dikabulkan oleh KPK.

"Kalau masih berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan itu saja itu akan menjadi faktor tidak dikabulkannya JC," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya mengakui rencana pengajuan justice collaborator oleh kliennya tersebut.

Menurutnya, alasan utama pengajuan JC adalah untuk membantu penegakan hukum supaya 'clear'. Namun demikian, dia menyatakan 'prinsip protection of cooperating person' harus jelas lebih dahulu bisa dipenuh oleh KPK atau tidak. Sebab, menjadi JC memiliki risiko dan konsekuensi besar.

"Jadi prinsipnya harus jelas dulu soal 'prinsip protection of cooperating person'," katanya saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (10/1) malam kemarin.

Menurutnya, kasus e-KTP bukan cuma menyangkut pada Setnov melainkan menyangkut banyak pihak. Karenanya, salah satu alasan pengajuan JC adalah untuk memotret kasus e-KTP secara utuh dan mengungkap seluruhnya.

Dia mencontohkan soal nama-nama yang hilang dalam dakwaan Setnov oleh jaksa KPK. Menurutnya, hingga kini tak ada jawaban jelas dari KPK soal hilangnya sejumlah nama dalam dakwaan Setnov. Diketahui, kuasa hukum Setnov mempersoalkan hilangnya tiga nama politisi PDIP yakni Yasonna Laoly, Olly Dondokambey, dan Ganjar Pranowo, dalam surat dakwaan Setnov.

"Ada nama-nama hilang ini enggak ada jawaban yang jelas dari KPK. Semua harus terang benderang, ini masalah keadilan," katanya.

Menurutnya, Setnov sempat kebingungan karena ada sejumlah nama yang hilang dalam surat dakwaannya. Padahal, menurutnya, peran masing-masing orang yang disebut-sebut dalam kasus itu mudah sekali diketahui. Salah satunya bisa dilihat dari penganggaran.

Dia menyatakan, kliennya akan membongkar pelaku utama dalam proyek tersebut. Namun demikian, dia enggan merinci siapa yang akan diungkap oleh Setnov. "Pastilah (bongkar pelaku) akan mengungkap. Belum tahu siapa," katanya.

Saat ini, draf pengajuan JC untuk kliennya sudah mulai rampung dan sudah dilihat oleh Setnov. [ded]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.