Jokowi tunjuk Yudi Latief pimpin Unit Pembinaan Pancasila

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Nama Ketua Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi Latief disebut-sebut bakal diplot sebagai Pimpinan Lembaga yang diumumkan dibentuk saat Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.

Saat dikonfirmasi, soal penunjukan Yudi Latief tersebut, Presiden Jokowi tak membantahnya. Terkait pelantikan, Jokowi menegaskan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Ya secepatnya (dilantik)," kata Jokowi menjawab soal penunjukan Yudi Latief usai menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (6/5).

Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan jabatan apa yang akan diemban oleh Yudi Latief. Unit tersebut diketahui akan memiliki struktur Dewan Eksekutif dan Dewan Pengarah. Jokowi enggan mengungkapkan apakah Yudi akan didapuk menjadi Dewan Eksekutif.

"Nanti kalau sudah dilantik kan tahu," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga enggan mengungkapkan nama-nama lain yang akan ditunjuk dalam Unit yang kedudukannya langsung berada di bawahnya tersebut.

"Nanti kalau sudah dilantik kan tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, lembaga yang kedudukan akan langsung di bawah Presiden tersebut akan memiliki struktur yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif. Dewan Pengarah akan diisi oleh sembilan orang dan Dewan Eksekutif diisi oleh satu orang. Dewan Eksekutif akan menunjuk beberapa orang untuk menjabat pos Deputi.

"Di dalam waktu yang dekat Presiden akan menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) untuk menentukan siapa saja dewan pengarahannya dan Kepala untuk eksekutifnya," kata Pratikno usai mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Pratikno, sembilan Dewan Pengarah akan diisi oleh tiga komponen, yaitu mereka yang dianggap seorang negarawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun, ia enggan mengungkapkan siapa saja mereka.