Jokowi Rahasiakan Anggota Dewan Pengawas KPK, DPR Dulu Pernah Usul Seleksi Terbuka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo hingga kini masih merahasiakan komposisi Dewan Pengawas KPK. Meskipun, dia mengakui, namanya sudah ada tinggal difinalisasi kemudian diumumkan.

Mantan Wali Kota Solo itu tak ingin salah dalam memilih Dewan Pengawas KPK. Jokowi khawatir apabila dirinya salah dalam memilih dewan pengawas, masyarakat menjadi tak puas.

Sikap Jokowi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya publik terkait siapa saja yang menjadi dewan pengawas KPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, sebelumnya dalam diskusi terkait UU KPK, Komisi III sudah mengumpulkan agar proses pemilihan Dewan Pengawas KPK dilakukan secara transparan.

"Mekanisme yang transparan itu harus melalui instrumen yang independen. Kita namakan Pansel. Harus mendaftar dahulu. Harus yang namanya uji publik. Baru dilakukan evaluasi, dalam konteks uji kompetensi," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Jumat (13/12).

"Tapi kan rakyat tidak pernah percaya dan tidak pernah mau percaya dengan DPR. Akhirnya dipilihlah bahwa presiden itu ya seolah-olah bisa merepresentasikan kehendak rakyat," lanjut dia.

Karena itu, dia mengatakan bahwa saat ini keputusan terkait Dewan Pengawas KPK sepenuhnya wewenang Presiden. "DPR tunduk pada kehendak rakyat dan keinginan rakyat. Kita buatkan norma itu. Sekarang itu bolanya ada pada Pak Presiden," ujar dia.

Meskipun demikian, Arteria meyakini Presiden akan memilih sosok-sosok yang tepat sebagai Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, Jokowi punya tekad kuat untuk memberantas korupsi.

"Mudah-mudahan, kita tunggu saja. Saya yakin betul pilihannya semua orang-orang baik. Pilihannya Tidak akan menegasikan tapi akan menjadi bagian, satu sama lain yang akan menyempurnakan kerja KPK," ungkapnya.

"Nanti sebentar juga ketahuan. Ini masih tanggal 13, pelantikan dalam beberapa hari lagi, pasti namanya akan muncul," imbuhnya.

Kriteria Dewan Pengawas KPK

Terkait kriteria Dewan Pengawas KPK, menurut dia sudah ada dalam UU KPK. Namun jika disederhanakan, maka kriteria mencakup integritas dan memiliki kompetensi.

"Mereka juga punya semangat kerja sama. Tidak mencari kesalahan tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Kita butuh orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang penegakan hukum," tegas dia.

Sementara terkait latar belakang profesi dewan pengawas, dia mengatakan bisa berasal dari mana saja, baik akademisi, jaksa, hakim, dan anggota Kepolisian. Bahkan politisi pun bisa duduk sebagai dewan pengawas KPK.

Dia pun membantah prasangka bahwa masuknya politisi dalam dewan pengawas KPK akan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). "Enggak ada. Negara ini hadir karena proses-proses politik yang dilakukan oleh politisi. Indonesia saat ini, yang katanya gemah ripah loh jinawi, semakin maju, itu karena kerja-kerja politik yang dilakukan oleh politisi," tandasnya.