Jokowi: Polri Harus Akurat Merujuk UU, RI Negara Junjung Tinggi HAM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada Polri untuk melakukan dalam kewenangan penangkapan hingga penyitaan harus dilakukan dengan bijak dan tanggung jawab. Sebab, kata dia, Indonesia memiliki Pancasila, demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia.

"Saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab," ungkapnya saat memberikan arahan di Peringatan Ke-75 Hari Bhayangkara di Istana Kepresidenan, Kamis (1/7).

"Ingat bahwa negara adalah negara Pancasila, Negara Demokrasi, Negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia," bebernya.

Dia juga mengatakan, Polri tidak hanya tampil tegas dan tanpa pandang bulu. Jokowi pun meminta mereka harus memiliki ketelitian dalam menjalankan kewenangan serta akurat dalam membuat keputusan.

"Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat," katanya.

Sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri harus diperhatikan secara serius. Rekruitmen, pendidikan dan promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri dan harus menguasai perkembangan Iptek terbaru," bebernya.