Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Jokowi berpendapat, kebijakan tersebut sangat baik karena bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Jadi semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan. Enggak ada untuk jelekan, itu enggak ada," ujar Jokowi seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Meski demikian, Jokowi mengisyaratkan agar kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan dihentikan. Jokowi meminta Susi untuk fokus pada industri pengolahan ikan.

"Makanya saya bilang ke Bu Busi, sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong ekspor ikan," katanya.

Menurut Jokowi, pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada industri pengolahan ikan. Sebab, industri tersebut bisa mendongkrak ekonomi Indonesia. Apalagi, lanjut dia, belakangan ekspor ikan ke luar negeri menurun.

"Karena ekspornya kita turun," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Susi untuk menghentikan peneggelaman kapal pencuri ikan. Luhut menginginkan Susi fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," katanya, Senin (8/1).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pendapat Luhut. Menurut JK, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan berhenti menenggelamkan kapal pencuri ikandan kapal-kapal yang ditangkap bisa dilelang atau dipergunakan kembali sehingga negara bisa mendapat pemasukan.

"Cukup (penenggelaman kapal), tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur," ujarnya.

JK juga mengatakan, sebetulnya tidak ada pasal di dalam UU Perikanan yang menegaskan bahwa kapal pencuri ikan yang ditangkap harus dibakar.

"Dalam undang-undang tidak ada mengharuskan dibakar, yang ada ditahan, iya. Jadi tidak benar jika ada UU yang menyebutkan bahwa kapal yang ditahan itu harus dibakar," kata JK.

Meski demikian, dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4), penenggelaman kapal pencuri ikan diperbolehkan. Namun, JK berpendapat itu hanya bersifat pilihan bukan keharusan.