Jokowi Diingatkan Dengar Aspirasi Mahasiswa Soal Perppu KPK
Merdeka.com - Koalisi partai politik pendukung pemerintah menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun Jokowi disarankan melihat reaksi mahasiswa yang dikhawatirkan akan kembali turun ke jalan.
"Kegentingan memaksa itu saya kira kemarin demo-demo sudah besar bahkan mahasiswa masih menggertak atau mengancam mau demo lagi," kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10).
Dia menyebut, mahasiswa menuntut Jokowi mengeluarkan Perppu pada tanggal 14 Oktober. Bila tuntutan itu tidak dijalankan, Azyumardi khawatir ada kegaduhan jelang pelantikan presiden pada 20 Oktober.
"Kalau enggak dikeluarkan, ya saya kira kemungkinan besar akan demo lagi, dan demo-demo itu saya kira ini agak lain, ya perlu diseriusi, diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi," tutur Azyumardi.
"Karena apa, kalau kita lihat demo yang kemarin, itu demo yang terbesar selama pemerintahan Jokowi kan, tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh kota di Indonesia," sambungnya.
Sehingga, kata dia, bila tuntutan Perppu KPK diabaikan, maka menjadi preseden yang kurang baik untuk masa jabatan Jokowi yang kedua kalinya. "Itu akan bisa muncul lagi sewaktu-waktu kalau dipicu oleh hal-hal lain," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya