Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak masyarakat pengguna kendaraan pribadi baik mobil dan sepeda motor mulai beralih memakai Moda Raya Terpadu (MRT). MRT rute Bundaran HI-Lebak Bulus itu akan mulai beroperasi Minggu 24 Maret 2019.

"Terutama untuk penggunaan mobil-mobil pribadi atau sepeda motor, dalam jalur ini kita mengajak agar mulai beralih ke MRT yang sangat nyaman ini," kata Jokowi usai menjajal MRT Bundaran HI-Lebak Bulus Jakarta, Selasa (19/3).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pembangunan moda transportasi yang menghubungkan wilayah Jabodetabek. Apabila telah terhubung dan proyek MRT selesai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan Electronic Road Pricing atau jalan berbayar.

"Nantinya kalau sudah semuanya kurang lebih 230 km seluruhnya DKI dan Jabodetabek. Nanti Pak Gubernur DKI akan menerapkan electronic road pricing. Mau tidak mau kita paksa pemilik mobil beralih ke moda raya transportasi ini," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengajak para Menteri Kabinet Kerja menjajal MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. Menempuh perjalanan 30 menit, Jokowi mengaku puas dengan hasil proyek tersebut.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga senang melihat animo masyarakat menaiki moda transportasi berbasis rel ini. Menurut dia, MRT adalah peradaban dan budaya baru bagi masyarakat Indonesia.

"Tapi yang paling penting menurut saya ini adalah peradaban baru. Membangun peradaban-peradaban baru bagaimana ngantri, bagaimana masuk ke MRT dan tidak terlambat sehingga tidak kejepit di pintu. Ini budaya baru," ucap dia.

Sebelumnya, MRT Jakarta membuka uji coba publik mulai 12-23 Maret 2019. Lintasan sepanjang 16 kilometer itu melawati sebanyak 13 stasiun.

Ke-13 stasiun itu terdiri dari tujuh stasiun lang yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Enam stasiun bawahnya yakni Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas serta Bundaran HI.

Sementara itu, saat ini PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta tengah rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta guna membahas besaran tarif kedua moda transportasi tersebut.