Jimly: Pileg di Tolikara layak masuk Guinness Book of Records

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, kasus pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Tolikara, Papua, pantas tercatat atau masuk Guinness World Records. Hal ini karena dalam Pileg Tolikara ada 218 orang dilaporkan melakukan pelanggaran (teradu).

"Pantas masuk 'Guinness World Records' dan mereka yang dilaporkan (teradu) itu adalah para penyelenggara pemilu mulai tingkat bawah hingga ke kabupaten," kata Jimly, di Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Senin (23/6).

Guinness World Records (Rekor Dunia Guinness), atau dikenal sebagai The Guinness Book of Records (atau diterbitkan di Amerika Serikat sebagai The Guinness Book of World Records) adalah buku rujukan yang diterbitkan setiap tahun, berisi kumpulan rekor dunia yang berkaitan dengan prestasi manusia, serta catatan 'ter- dan paling' yang ada di dunia dan mendapat pengakuan secara internasional.

Buku itu diterbitkan perusahaan bir hitam Guinness dan memegang rekor dunia sebagai seri buku berhak cipta yang paling laku di dunia.

Jimly mengatakan, dari laporan yang ada terungkap bahwa telah terjadi sejumlah insiden di Kabupaten Tolikara seperti kasus pembunuhan dan pembakaran, yang diduga dimanfaatkan secara beramai-ramai oleh oknum penyelenggara pemilu guna menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam persidangan kode etik yang digelar di Mapolda Papua itu, jumlah terlapor mencapai 218 orang namun diwakilkan ke komisioner KPU akibat keterbatasan dana.

"Sulit menghadirkan para tergugat," ujar Jimly sembari menyebut selain Kabupaten Tolikara, teradu terbanyak kedua dalam kasus pileg yakni dari Kabupaten Mimika yang mencapai 80 orang.

Menurut dia, karena banyaknya teradu, maka DKPP perlu bijaksana dalam mengambil keputusan karena akan berdampak pada masyarakat. Selain itu, harus disikapi dengan arif namun tetap memberi efek jera di kemudian hari, dan penyelenggara pemilu dapat benar-benar bersikap netral atau tidak memihak.

Karena itulah, Papua menjadi perhatian utama dari DKPP mengingat banyaknya penyelenggara pemilu yang diadakan dan belum pernah terjadi di daerah lainnya di Indonesia atau mungkin di dunia. Penyelenggara pemilu di delapan kabupaten di Papua diadukan ke DKPP atas dugaan pengalihan dan penghilangan suara pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014.