Jika Pemekaran Wilayah Jadi, Kabupaten Bogor Kehilangan Potensi PAD Rp800 Miliar
Merdeka.com - Pemkab Bogor akan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp800 miliar jika Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Namun, potensi PAD sebesar itu, justru dianggap menjadi nilai tambah, bahwa Bogor Barat dan Bogor Timur layak dan siap untuk memekarkan diri.
"Artinya, dari segi potensi keuangan, dua daerah itu sangat layak untuk mekar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Jumat (30/4).
-
Mengapa Daerah Istimewa Kalimantan Barat bubar? Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS beserta seluruh daerah bagiannya, termasuk DIKB akhirnya resmi dibubarkan.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa saja dampak gempa Bandung? Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan rumah dan sekolah di wilayah Pangalengan hingga Kabupaten Garut rusak parah bahkan hancur. Berikut potret dampaknya.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Dimana DKJ akan menjadi pusat ekonomi? RUU DKJ, yang akan menggantikan peraturan lama, memiliki visi untuk menjadikan Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Kata Burhan, Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Bogor Barat, memiliki bergantung potensi wisata, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pertambangan.
Semua potensi itu tersebar di 11 kecamatan. Yakni, Kecamatan Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Rumpin dan Parungpanjang.
Sementara CPDOB Bogor Timur hanya terdiri dari 7 kecamatan. Yakni, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.
Namun, Bogor Timur memiliki potensi PAD Bogor timur dihasilkan dari industri atau pabrik yang banyak tersebar di sana, termasuk pertanian, perkebunan dan pertambangan.
"Kalau bicara PAD, Bogor Timur lebih besar. Bisa Rp500 miliar satu tahun. Karena penunjangnya sektor industri. Sementara Bogor Barat sekitar Rp280 miliar," jelas Burhan.
Untuk mendongkrak PAD di Bogor Barat, Pemkab Bogor sebagai daerah induk selama tiga tahun, akan memfasilitas pembangunan perekonomian di sana.
"Di barat, rumah sakit sudah ada, IPB juga ada di sana. Selanjutnya kita siapkan zona bisnis bertaraf nasional dan regional," tegas Burhan.
Meski begitu, Burhan menegaskan bahwa kebijakan pembentukan DOB saat ini ada di pemerintah pusat. Dia pun berharap presiden segera membuka moratorium DOB.
"Pemkab Bogor sudah melengkapi berbagai persyaratan. Pembentukan DOB bukan urusan politis. Tapi agar masyarakat mendapat pelayanan lebih baik," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPemkab Bogor mengaku hanya bertugas mendata. Sementara pengalihan warga terdampak ataupun lokasi dan jalan yang terimbas itu kewenangannya Pemprov Jabar.
Baca SelengkapnyaPenyumbang terbesar PAD pada tahun ini berasal dari profit sharing (dana bagi hasil).
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaNamun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaKabupaten Garut dan Bogor terjadi ketidaksetaraan dalam kapasitas fiskal dan birokrasi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaTol Puncak-Cianjur itu memang sudah ada petanya. Tinggal dilaksanakan saja.
Baca Selengkapnya