Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika KPK P21 Setya Novanto, Idrus Marham sebut Golkar akan kembali gelar rapat pleno

Jika KPK P21 Setya Novanto, Idrus Marham sebut Golkar akan kembali gelar rapat pleno Setnov usai diperiksa. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tidak mempermasalahkan jika pihak KPK sudah merampungkan berkas Ketua Umumnya, Setya Novanto yang terbelit kasus korupsi proyek e-KTP untuk dibawa ke pengadilan. Idrus mengatakan jika hal tersebut terjadi pihaknya akan kembali menggelar rapat pleno.

"Enggak masalah, jadi semuanya nanti kami lihat, kalau P21 kan berarti gugur, karena itu nanti kami rapat pleno lagi untuk membicarakan, keputusan diambil bukan Plt Ketum sendirian tetapi adalah keputusan diambil melalui rapat pleno Partai Golkar," kata Idrus usai rapat bersama Dewan Pembina di Bakrie Tower, Jakarta Selatan,Jumat (24/11).

Namun Idrus tidak menegaskan bahwa dalam rapat pleno setelah ada berkas P21 akan membahas Munaslub. Dia mengatakan terdapat beberapa tahapan untuk menggelar Munaslub.

"Tergantung bahasannya, kan ada tahapan tadi, kalau sudah menuju ke sana kita bahas tetapi kayak kemarin kan belum, kita mencoba mengkerangkai dengan tahapan-tahap itu, tahapan pertama kita menunggu praperadilan, setelah ini selesai kita bicara dengan pak Setya Novanto, setelah itu baru kita rapat lagi," ungkap Idrus.

Dia mengatakan beberapa tahapan tadi harus dilaksanakan sesuai prosedur. Hal tersebut kata Idrus agar Golkar tidak membahayakan Golkar. "Jadi ada tahapan, enggak boleh orang lompat-lompat kalau lompat-lompat itu juga bahaya bagi Golkar," papar Idrus.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto terkait status tersangka korupsi e-KTP, ditolak PN Jakarta Selatan. Menurutnya, ini sesuai amanat dalam rapat pleno yang digelar beberapa waktu lalu.

"Jika praperadilannya ditolak ya harus diganti. Walaupun Pak Setya Novanto menolak. Itu akan dibicarakan di Munaslub," kata Sarmuji ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (24/11).

Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, kata dia, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan. Dia juga menjelaskan ada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan dan diyakini layak menduduki kursi Novanto.

"Dalam setiap kontestasi pasti muncul spekulasi kandidat. Pada prinsipnya siapa saja kader Golkar yang memenuhi syarat bisa ikut berlaga. Pak Idrus, Pak Airlangga, Pak Bambang Susatyo, Pak Azis Syamsudin dan semua pengurus DPP juga bisa maju sebagai kandidat," ungkap Sarmuji.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Waketum Golkar Tegaskan Atalia Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Pencalonan Pilwalkot Bandung
Waketum Golkar Tegaskan Atalia Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Pencalonan Pilwalkot Bandung

Doli mengatakan Partai Golkar terus melihat bagaimana perkembangan dinamika politik saat ini.

Baca Selengkapnya
Idrus Marham: Jokowi dan Golkar Suasana Kebatinannya Dekat
Idrus Marham: Jokowi dan Golkar Suasana Kebatinannya Dekat

Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM

Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai
Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai

Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan 'Permainan' IUP oleh JATAM, Begini Respons Menteri Bahlil
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan 'Permainan' IUP oleh JATAM, Begini Respons Menteri Bahlil

Menanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.

Baca Selengkapnya