Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK
Merdeka.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergabung ke Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta (JAY) mendesak Presiden Jokowi ikut mengawasi kinerja panitia seleksi calon pimpinan KPK. JAY menuding ada sejumlah masalah dari proses seleksi yang dilakukan oleh pansel KPK.
JAY sendiri terdiri dari sejumlah elemen masyarakat anti korupsi di Yogyakarta. Di antaranya adalah Pukat UGM, MHH PP Muhammadiyah, Pusham UII, ICM, LBH Yogyakarta, IDEA, PIA, AJI Yogyakarta, WALHI Yogyakarta.
Direktur Pukat UGM Hasrul Halili mewakili JAY menilai ada sejumlah kejanggalan dari proses yang dilakukan oleh pansel KPK. Kejanggalan-kejanggalan ini harus diatasi sebelum dipilih 10 calon pimpinan KPK.
Halili menyebut jika pansel capim KPK tidak menjadikan laporan harta kekayaan calon pimpinan sebagai salah satu pertimbangan seleksi, hal ini bertentangan dengan UU KPK pasal 29 angka 11.
"Ketentuan Pasal 29 angka 11 UU KPK menyebutkan bahwa laporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan KPK. Sementara pansel capim KPK justru masih bersikukuh bahwa laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK tidak dipersyaratkan dalam seleksi," ujar Halili di Pukat UGM, Rabu (28/8).
Halili menilai pansel capim KPK tak memerhatikan rekam jejak para calon. Hal ini diperkuat dari adanya calon yang tidak taat dalam pelaporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK dan diduga pernah menerima gratifikasi.
"Poin ketiga adalah Pansel Capim KPK perlu transparan serta lebih mempertimbangkan masukan publik dalam melakukan proses seleksi. Seperti yang telah menjadi ketentuan sesuai Pasal 31 UU KPK," ungkap Halili.
Halili menyebut poin keempat tuntutan JAY adalah Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel capim KPK. Sebab banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan.
"Presiden harus membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah. Bagaimanapun, hasil kerja pansel menjadi cermin sikap Presiden," tutup Halili.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaUsai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKeras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya