Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

Rabu, 28 Agustus 2019 22:27 Reporter : Purnomo Edi
Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK. ©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergabung ke Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta (JAY) mendesak Presiden Jokowi ikut mengawasi kinerja panitia seleksi calon pimpinan KPK. JAY menuding ada sejumlah masalah dari proses seleksi yang dilakukan oleh pansel KPK.

JAY sendiri terdiri dari sejumlah elemen masyarakat anti korupsi di Yogyakarta. Di antaranya adalah Pukat UGM, MHH PP Muhammadiyah, Pusham UII, ICM, LBH Yogyakarta, IDEA, PIA, AJI Yogyakarta, WALHI Yogyakarta.

Direktur Pukat UGM Hasrul Halili mewakili JAY menilai ada sejumlah kejanggalan dari proses yang dilakukan oleh pansel KPK. Kejanggalan-kejanggalan ini harus diatasi sebelum dipilih 10 calon pimpinan KPK.

Halili menyebut jika pansel capim KPK tidak menjadikan laporan harta kekayaan calon pimpinan sebagai salah satu pertimbangan seleksi, hal ini bertentangan dengan UU KPK pasal 29 angka 11.

"Ketentuan Pasal 29 angka 11 UU KPK menyebutkan bahwa laporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan KPK. Sementara pansel capim KPK justru masih bersikukuh bahwa laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK tidak dipersyaratkan dalam seleksi," ujar Halili di Pukat UGM, Rabu (28/8).

Halili menilai pansel capim KPK tak memerhatikan rekam jejak para calon. Hal ini diperkuat dari adanya calon yang tidak taat dalam pelaporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK dan diduga pernah menerima gratifikasi.

"Poin ketiga adalah Pansel Capim KPK perlu transparan serta lebih mempertimbangkan masukan publik dalam melakukan proses seleksi. Seperti yang telah menjadi ketentuan sesuai Pasal 31 UU KPK," ungkap Halili.

Halili menyebut poin keempat tuntutan JAY adalah Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel capim KPK. Sebab banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan.

"Presiden harus membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah. Bagaimanapun, hasil kerja pansel menjadi cermin sikap Presiden," tutup Halili. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini