Jaksa Ungkap Peran Stafsus Nadiem Dalam Pengadaan Chromebook, Eks Pejabat Kemendikbud Dicopot karena Tak Nurut

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merespons fakta persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Menurut Jaksa Roy Riady, dalam persidangan hari ini JPU menghadirkan tiga saksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Hari ini kami menghadirkan Cepy Lukman selaku Plt Kasubdit Fasilitasi Sarana, Prasarana, dan Tata Kelola Direktorat SMP yang merupakan anggota tim teknis, Poppy Dewi Puspitawati mantan Direktur SMP Ditjen Paudasmen yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Teknis, serta Khamim selaku Direktur Sekolah Dasar Ditjen Paudasmen yang menjadi Ketua Tim Teknis," kata Roy di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (13/1).

Roy membeberkan, dari keterangan tiga saksi itu terungkap adanya perubahan kebijakan besar dalam program digitalisasi pendidikan. Awalnya, hal itu terjadi dari pengadaan tahun 2020 yang dirancang untuk mendukung program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) melalui penyediaan laboratorium komputer. Namun, kebijakan tersebut kemudian diubah menjadi program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

"Perubahan itu disampaikan oleh Fiona selaku staf khusus Nadiem Makarim dalam sebuah Zoom Meeting, dengan menyatakan bahwa Menteri menginginkan bukan lagi lab komputer, melainkan penerapan program AKM. Nah, sebagaimana keterangan saksi Cepy, awal pengadaan itu adalah untuk lab komputer. Tapi dalam Zoom Meeting, staf khusus menyampaikan semua kebijakan akan diubah karena Pak Nadiem menginginkan program AKM,” ungkap Roy.

Roy juga mengungkap, adanya percakapan grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team” yang dibentuk sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri, tertanggal 19 September. Dalam percakapan itu, disebutkan adanya rencana perubahan besar di internal kementerian, termasuk perubahan sumber daya manusia yang dianggap tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan berbasis digital.

“Ini berkorelasi dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya bahwa pada era Pak Nadiem, beliau tidak mempercayai pejabat eselon 1 dan eselon 2, sehingga kepercayaan justru diberikan kepada staf khusus menteri,” jelas Roy.

Lebih lanjut, Roy menyebut kebijakan AKM tidak pernah dibahas secara matang. Berdasarkan keterangan saksi, AKM hanya bersifat representatif terhadap sebagian kecil siswa, sehingga tidak mampu mengukur kemampuan literasi dan kualitas belajar secara menyeluruh. Beberapa saksi juga menyatakan program ini gagal diterapkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program ini tidak bisa mengukur parameter kemampuan siswa secara utuh. Bahkan di daerah 3T dinyatakan gagal,” ujarnya.

Roy menjelaskan, tim teknis yang dipimpin oleh saksi Khamim dan didampingi Poppy Dewi Puspitawati sebenarnya telah membuat kajian teknis awal. Hasil kajian itu tidak merekomendasikan Chrome OS sebagai satu-satunya platform, melainkan membuka peluang penggunaan berbagai sistem operasi lainnya. Namun, karena hasil kajian tersebut tidak sejalan dengan kehendak pihak tertentu, terjadi pergantian personel.

“Bu Poppy diganti karena dianggap tidak mengikuti arahan. Penggantinya adalah Sri Wahyuningsih (yang kini menjadi salah satu terdakwa dalam perkara ini),” tutur Roy.

Hal serupa juga terjadi pada Khamim. Dalam persidangan terungkap adanya peran terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam, yang disebut sebagai tim teknologi Menteri Nadiem. Ia memaparkan keunggulan Chrome OS dalam sebuah Zoom Meeting dan mendorong penggunaan Chrome sebagai platform utama.

“Intinya, yang didorong adalah Chrome OS. Padahal para saksi menjelaskan bahwa Chrome OS pernah gagal dan tidak cocok untuk program yang sudah berjalan, khususnya UNBK,” tutur Roy.

Roy meyakini, rangkaian keterangan tiga saksi tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang tidak berbasis kajian teknis yang komprehensif, serta adanya dorongan kuat untuk mengarahkan pengadaan pada satu platform tertentu.

“Saya rasa inti dari keterangan tiga saksi hari ini menjelaskan soal perubahan kebijakan, pergeseran peran tim teknis, dan pemaksaan penggunaan Chrome OS dalam program pengadaan Chromebook ini,” dia menandasi.