Merdeka.com - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mencoret seorang Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan 1, Mahirul Athar dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Komisioner KIP Aceh, Munawar Syah mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Mahirul Athar sudah inckraht di Mahkamah Agung (MA). Dia ditetapkan terpidana korupsi pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh.

"Terdapat calon yang kita ketahui, berdasarkan pemberitaan media ya, ada calon dari PPP, telah ada putusan inckraht dari MA terkait dengan kasus pidana," kata Munawar Syah di ruang kerjanya, Rabu (9/1).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, KIP berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Polri. Saat ini KIP Aceh sudah mendapatkan salinan keputusan MA. Lalu KIP Aceh melayangkan surat ke partai politik untuk memastikan kebenarannya.

"Partai politik secara lisan mengakui bahwa ada kadernya yang tersangkut kasus pidana," jelasnya.

Berdasarkan putusan MA, sebutnya, KIP Aceh menggelar rapat pleno untuk mencoret yang bersangkutan dalam DCT sejak tanggal 10 Desember 2018.

Nama yang bersangkutan pada nomor urut satu dapil 1 DPRA menjadi kosong. Partai tidak lagi bisa menggantikan lainnya. Sehingga kolom nomor urut tempat nama yang bersangkutan akan kosong dan berwarna abu-abu.

"Kita sudah hapus dalam dami kartas suara nama yang bersangkutan," jelasnya.

Munawar menyebutkan, hingga saat ini hanya dua calon yang dicoret dalam DCT. Satu lagi karena meninggal dunia, yaitu di Dapil 8 Aceh dari Partai Demokrat atas nama Sri Mulyani.

"Setelah penetapan DCT baru dua ini yang dicoret dari DPT. Satu terlibat pidana korupsi, satu lagi meninggal dunia," jelasnya.

Sementara ada juga laporan dari kabupaten/kota calon yang sudah lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun KIP Aceh tidak bisa langsung mencoret dari DCT, karena mereka belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Gak bisa kita coret langsung, karena mereka masih calon, baru pengumuman lulus," jelasnya.

Mahirul Athar sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2011. Dia terlibat tindak pidana korupsi pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh. Proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), kerugian Negara mencapai Rp 500 juta.

Dia juga sempat buron selama 5 tahun setelah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh selama 1,6 tahun. Terpidana kemudan banding dan di MA kembali menguatkan putusan PN.