Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi ketua DPR, Bamsoet tetap bakal diperiksa KPK kasus e-KTP

Jadi ketua DPR, Bamsoet tetap bakal diperiksa KPK kasus e-KTP Pembacaan sumpah Ketua DPR Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/Renald Ghiffari

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus usut kasus korupsi mega proyek e-KTP. Bambang Soesatyo pun akan kembali dipanggil sebagai saksi walaupun sudah menjabat jadi Ketua DPR.

"Proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap jalan di koridor hukum biasa, kapan jadwal ulang nanti," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (15/1) malam.

Febri menjelaskan posisi Bamsoet saat ini tidak mengganggu penyidikan. Dia menjelaskan proses hukum masih terus berjalan.

"Saya kira tetap dalam koridor hukum. Proses hukum di hukum saja, secara politik silakan saja, kalau ada kebutuhan pemeriksaan tergantung penyidikan," tegas Febri.

Diketahui sebelumnya, Bamsoet pernah dipanggil penyidik KPK pada Rabu (20/12). Namun Bamsoet tidak hadir untuk jadi saksi Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

Pada saat itu, menurut Febri, Bamsoet mangkir lantaran sedang berada di luar negeri. Oleh karena itu, KPK menjadwalkan ulang Bamsoet.

"Sudah diberitahukan tidak bisa hadir pemeriksaan hari ini karena ada kegiatan lain yang terkait dengan partai, nanti tentu kami akan sesuaikan kami cari waktu lain yang sesuai kebutuhan di proses penyidikan," kata Febri

Diketahui, kasus mega korupsi e-KTP sudah menjerat enam tersangka. Yaitu Irman dan Sugiharto pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, pengusaha swasta, kemudian, Andi Narogong, selanjutnya Politikus Partai Golkar Markus Nari, Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan yang terkahir yaitu Dirut PT Quadra Solustion, Anang Sugiana Sudihardjo.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Baca Selengkapnya