Jadi Calon Dewan Pengawas KPK, Taufiequrachman Ruki Mengaku Belum Dihubungi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nama mantan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki menjadi salah satu dari lima komisioner Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Ruki mengaku hingga kini belum dihubungi Presiden Jokowi terkait jabatan Dewan Pengawas KPK tersebut.

"Belum tuh," kata Ruki saat dihubungi merdeka.com, Kamis (19/12).

Tidak hanya Ruki yang belum dihubungi Jokowi untuk jadi dewan pengawas. Hakim Albertina Ho yang juga dikabarkan diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK mengaku belum menerima tawaran tersebut.

"Baru tahu dari media. Sampai saat ini belum mikir kalau akan ditawari," kata Albertina saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (19/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang disebut Jokowi adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyambut positif beberapa nama Dewan Pengawas KPK yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo. Dia yakin pilihan Jokowi adalah nama-nama berkualitas unggul dan dinilai baik oleh publik.

"Bagus, pastilah besok yang diumumkan akan menjadi orang-orang yang oleh masyarakat dianggap tidak punya cacat yang serius. Kalau cacat-cacat kecil sih namanya manusia ada. Pastilah, ditunggu saja besok," kata Mahfud usai melakukan rapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (19/12).

Dia menilai para dewan pengawas tersebut masuk dalam kategori khusus. Sehingga, menurutnya, publik akan terkejut melihat pengumuman nama Dewan Pengawas KPK tersebut.

"Iyalah, artinya kita akan bilang wow bagus-bagus nih, gitu," kata Mahfud.

Dia meyakini Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan baik. Sebab, menurutnya, pelaksanaan UU KPK itu akan diawasi oleh Dewan Pengawas.

"Kalau orangnya sudah berintegritas kan undang-undang akan menjadi lebih baik," kata Mahfud.