Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dijagokan menjadi salah satu komisaris di perusahaan BUMN. Pro kontra bermunculan lantaran Ahok saat ini tercatat sebagai salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menilai, Ahok tak perlu keluar dari PDIP apabila ditunjuk menjadi bos BUMN. Alasannya, Ahok hanya kader. Bukan pengurus partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan atau calon legislatif dan atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol, menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," ujar Fadjroel kepada wartawan, Minggu (17/7).

Aturan Hukum

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dalam peraturan itu ditekankan bahwa bos perusahaan pelat merah tak boleh berasal dari pengurus parpol dan anggota DPR.

"Kalau mengikuti Permen BUMN nomor per-2/mbu/02/2015 hanya menekankan bukan pengurus partai politik dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," jelasnya.

Fadjroel menjelaskan berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, pengurus perusahaan pelat merah akan dipilih melalui Tim Penilai Akhir. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 177 tahun 2014.

Dia juga menegaskan pejabat BUMN tak diperbolehkan membuat visi misi sendiri. Seluruh pegawai BUMN harus mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri, demikian pula di BUMN," tutur dia.

Posisi Ahok

Staf Ahli Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, belum diketahui jabatan pasti yang akan diduduki oleh Ahok. Dia menjelaskan, pertemuan baru sebatas ajakan untuk terlibat di BUMN.

"Belum (diketahui jabatannya). Sekarang baru ajakan masuk BUMN," kata Arya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (13/11).

Meski demikian, dia belum bisa memberitahu BUMN apa yang akan ditempati oleh Ahok. "Yang pasti bukan di kementerian tapi di perusahaan. Perusahaannya yang menyangkut kepentingan rakyat," imbuhnya.

Dengan bergabungnya Ahok di BUMN, diharapkan akan membuat BUMN menjadi lebih baik lagi, dan mampu meningkatkan daya saing seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk perusahaannya yang akan ditempati PakAhokdiharapkan pasti makin baik dan daya saingnya meningkat," jelas Arya.

Ahok Bersedia

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ahok membahas tawaran untuk menjabat di salah satu BUMN.

"(Tadi) bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu aja," ujar Ahok singkat saat ditemui awak media di Kantor BUMN.

Untuk jabatan atau posisinya, Ahok belum tahu akan ditempatkan di mana, begitu pula penempatan BUMNnya. "Jabatan apa dan BUMNnya di mana, saya tidak tahu. Langsung tanya pak Menteri ya," imbuhnya.

Ahok mengatakan, dirinya juga belum mengetahui pasti kapan dia bakal secara resmi bergabung dengan BUMN. Namun, dia memperkirakan kemungkinan hal itu dilakukan bulan Desember mendatang.

Ketika ditanya kesediaan menjabat di BUMN, Ahok menjawab siap membantu demi negara. "Saya kalau buat negara, ya, saya mau. Apa aja untuk bantu negara saya mau," tutupnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com