Ini struktur komando operasi militer Myanmar habisi etnis Rohingya

Merdeka.com - Militer Myanmar menggelar operasi militer di Negara Bagian Rakhine. Tatmadaw, sebutan bagi tentara, beralasan memburu gerilyawan Militan Rohingya Arakan (ARSA) yang mereka cap sebagai teroris.

Namun aksi militer ini juga diikuti dengan sejumlah pelanggaran HAM pada warga sipil. Sejumlah wanita diperkosa dan desa-desa dibakar. Sejumlah saksi mata juga menyebut tentara Myanmar melakukan pembunuhan massal. Ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke hutan-hutan di perbatasan dengan Bangladesh.

Operasi militer ini digelar oleh Komando Pasukan Barat yang dikomandani oleh Mayor Jenderal Maung Soe. Secara hierarki dia melapor pada Biro Operasi khusus di Naypyidaw yang langsung memiliki akses pada Panglima Tertinggi Jenderal Senior Min Aung Hliang.

Kekuatan Komando Pasukan Barat tidak main-main. Ada 33 batalyon infanteri yang disebar di tiga divisi. Kekuatan ini ditambah dengan batalyon artileri, kavaleri lapis baja dan dukungan medis serta bantuan logistik dan komunikasi.

Satu batalyon rata-rata berisi 500 orang. Total kekuatan Komando Pasukan Barat ini tak kurang dari 15.000 personel dengan ratusan tank, ranpur lapis baja dan meriam medan.

Kantor Berita Reuters memaparkan yang menjadi ujung tombak operasi militer di Rakhine adalah Divisi Infanteri Ringan ke-15. Ada 4 batalyon yang diterjunkan yaitu batalyon 352, 551, 564 dan 345.

"Ada sekitar 2.000 personel yang terjun dalam operasi militer untuk Rohingya ini. Pasukan infanteri ke-15 memimpin penyerangan ini," kata sumber militer setempat.

Siapa yang mereka hadapi di Rakhine? Ratusan gerilyawan Rakhine dengan senjata ringan dan golok. Yang secara hitung-hitungan militer, sama sekali bukan tandingan tentara Tatmadaw yang bersenjata berat dan canggih.

Reuters juga menyebutkan tim investigasi telah memeriksa Mayjen Maung Soe dan sejumlah stafnya atas dugaan kekerasan yang dilakukan dalam operasi militer ini. Namun pihak berwenang menolak membeberkan hasil pemeriksaan.

Namun sejumlah sumber menyebut hingga kini tak ada sanksi apa pun yang diberikan pada sang jenderal maupun anak buahnya dalam operasi militer di Rakhine.

"Tim investigasi masih mengumpulkan bukti dan menanyai saksi," kata sumber tersebut.