Merdeka.com - Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Surat itu berisi perintah dari Presiden Soekarno untuk Letnan Jenderal Soekarno, Panglima Angkatan Darat. Isinya pemberian wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S PKI.

Secarik surat perintah itulah yang mengubah peta politik di Indonesia secara drastis. Atas wewenang yang diberikan, Soeharto langsung mengambil alih komando. Dia membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkapi orang-orang yang dicurigai terlibat gerakan 30 September. Termasuk para menteri yang loyal pada Presiden Soeharto.



Surat susulan dari Presiden Soekarno yang memprotes pembubaran parpol tak digubris Soeharto. Dia terus bergerak, termasuk membubarkan Resimen Tjakrabirawa. Satuan elite pengawal Presiden Soekarno. Setelah Supersemar diteken, kekuasaan Soekarno meredup dan sebaliknya Soeharto menjadi orang paling berkuasa di Indonesia.

Supersemar terjadi pada 11 Maret 1966, tiga jenderal utusan Letnan Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Brigadir Jenderal M Jusuf, Brigadir Jenderal Amirmachmud dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat.

Banyak versi beredar soal bagaimana situasi di Istana Bogor saat Soekarno menyambut tiga jenderal itu. Ada yang mengatakan Soekarno ditodong pistol. Ada juga yang menyampaikan Soekarno secara sukarela membuat surat perintah untuk Letjen Soeharto.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tiga versi Supersemar yang berbeda. dari ketiganya, tak satu pun yang diyakini 100 persen asli. Selama ini yang dipercaya sebagai kebenaran adalah versi Angkatan Darat. Tapi itu pun diyakini bukanlah naskah asli yang diserahkan Soekarno pada Soeharto. ANRI telah menghabiskan waktu belasan tahun untuk mencari keberadaan surat tersebut. Namun masih nihil.

Berikut isi Supersemar seperti versi yang banyak beredar semasa Orde Baru

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Sejarawan Anhar Gonggong meyakini naskah Supersemar asli disimpan oleh Soeharto. Menurut Anhar, Supersemar adalah hal yang sangat penting bagi terciptanya kekuasaan Soeharto. Tentu Presiden Soeharto tak akan merelakan jika hal itu dipegang oleh orang lain.

Naskah Supersemar versi Jenderal M Jusuf

Versi mantan Panglima TNI Jenderal M Jusuf soal naskah Supersemar. Menurutnya saat itu, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur mengetik surat ini dengan karbon rangkap tiga (Cara lama untuk menggandakan surat dengan mesin ketik). Surat pertama diserahkan dan ditandatangani Presiden Soekarno.

Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai naskah asli yang diserahkan Brigjen Basuki Rachmat pada Jenderal Soeharto.

Setelah diserahkan pada Soeharto, naskah itu tak pernah lagi terlihat.??Kopi kedua disebut disimpan oleh Brigjen Sabur. Sementara kopi surat ketiga diambil oleh Jenderal M Jusuf.

Baik kopi kedua dan ketiga ini tak pernah ditandatangani oleh Presiden Soeharto.??Namun soal surat itu tak pernah disinggung-singgung lagi oleh Jenderal M Jusuf. Sampai kematiannya pun, dia tak pernah membahasnya.

"Kalau surat yang asli sudah dibawa Basuki (Rachmat) ke Soeharto. Jadi jangan kau tanyakan lagi padaku," kata dia dalam biografinya, Panglima Para Prajurit yang ditulis Atmadji Sumarkidjo.

Gerak Cepat Soeharto Bubarkan PKI

Tanggal 12 Maret 1966, sehari setelah mendapat perintah Supersemar, Letjen Soeharto bergerak membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).  Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI.  Isinya, membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi underbouwnya.Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang dijadikan dasarnya adalah SIdang Mahmilub tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September.Presiden Soekarno sempat mengirimkan surat kedua yang berisi protes. Surat itu mengingatkan Soeharto wewenangnya hanya pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan partai politik. Namun tak ada respons dari Soeharto.Sejarawan Asvi Warman Adam menyebutkan setelah Supersemar kekuasaan Soekarno mulai diciutkan. Letjen Soeharto terus melanjutkan manuvernya.“Kemudian dibubarkan juga Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden. Itu kan 3000 orang dibubarkan. Kemudian 15 orang Menteri di tangkap. Itu juga dalam rangka, mengurangi kekuasaan Soekarno.,” kata Asvi beberapa waktu lalu.