Indonesia Matangkan Persiapan Pengiriman Pasukan Perdamaian Gaza, Tunggu Mandat PBB

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir mengungkapkan bahwa koordinasi antarnegara yang akan berpartisipasi dalam misi pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina, masih terus berlangsung. Pembahasan teknis mengenai proses pengiriman dan jumlah personel sedang dimatangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam inisiatif internasional ini.

Indonesia sendiri, melalui Kementerian Luar Negeri dan institusi terkait, juga melakukan persiapan menyeluruh di tingkat domestik. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat segera mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza begitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan lampu hijau resmi untuk pelaksanaan misi tersebut.

Persiapan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Kesiapan ini juga sejalan dengan prinsip diplomasi kemanusiaan yang selalu diusung oleh Indonesia di kancah internasional.

Wamenlu Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa koordinasi di tingkat internasional berjalan seiring dengan persiapan internal yang dilakukan Indonesia. "Kita sendiri, di dalam negeri juga pihak TNI maupun dari kepolisian terus mempersiapkan pasukan apabila nanti benar dibutuhkan," ucap Wamenlu Tata, menegaskan kesiapan personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menambahkan bahwa koordinasi ini dilakukan secara detail, mengingat skala operasi yang akan dijalankan bersifat besar dan melibatkan banyak negara. Setiap aspek operasional diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan efektivitas misi pasukan perdamaian Gaza.

Yvonne juga menegaskan kembali sikap tegas Indonesia yang hanya akan berpartisipasi secara langsung di Jalur Gaza jika ada mandat resmi dari PBB. "Mandatnya harus jelas, kemudian operasionalnya seperti apa, siapa saja yang dikirimkan, dan kebutuhannya apa saja, semuanya harus tepat," ujarnya, menekankan pentingnya kejelasan mandat dan perencanaan operasional yang matang.

Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori AS untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. ISF ini direncanakan akan beroperasi melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, dengan mandat awal selama dua tahun untuk menjaga perdamaian di Gaza.

Tugas utama ISF sangat krusial dalam upaya stabilisasi wilayah tersebut. Tugas-tugas ini meliputi pengamanan perbatasan Gaza, perlindungan warga sipil yang terdampak konflik, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk setempat.

Selain itu, ISF juga akan bertanggung jawab melatih kembali kepolisian Palestina dan mengawasi proses pelucutan senjata Hamas serta kelompok bersenjata lainnya. Peran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung proses pembangunan kembali di Jalur Gaza.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya telah memastikan kesiapan TNI untuk misi perdamaian di Gaza. Pada Jumat (14/11), ia menyatakan bahwa TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit yang siap diterjunkan, termasuk personel dengan spesialisasi kesehatan dan konstruksi yang sangat relevan untuk kebutuhan di lapangan.

Pasukan ini akan menjalankan berbagai tugas kemanusiaan, seperti memberikan layanan kesehatan kepada korban perang dan membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran personel dengan keahlian khusus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Untuk mendukung misi ini, TNI juga menyiapkan pesawat Hercules C-130 untuk mengangkut logistik dan pasukan. Selain itu, Kapal Republik Indonesia (KRI) rumah sakit juga disiagakan untuk merawat korban perang di Jalur Gaza, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan bantuan komprehensif.

Sumber: AntaraNews