Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, mengatakan pemerintah menutup data pasien Covid-19. Hal ini mengakibatkan penularan Covid-19 terus terjadi dan jumlah tenaga kesehatan terjangkit virus Sars-Cov2 itu bertambah.

"Kami usul kasus ini dibuka, data kasus ini dibuka. Untuk apa? untuk memudahkan deteksi. Kalau data ini tidak dibuka maka deteksi kita akan kesulitan, kontaknya akan kesulitan sehingga identifikasi kepada siapa yang tertular, siapa yang mungkin akan tertular sulit dideteksi," katanya dalam diskusi virtual Tetap Lindungi Tenaga Medis dari Covid-19, Rabu (16/12).

Seharusnya, kata Daeng, pemerintah membuka data pasien Covid-19. Transparansi data pasien Covid-19 bukan berarti disampaikan secara terbuka kepada publik, melainkan hanya diberikan kepada tenaga kesehatan terkait.

"Dengan identifikasi yang tidak dibuka dengan baik petugas kesehatan tidak mengerti siapa yang sakit, siapa yang tidak, sehingga petugas kesehatan banyak yang tertular dari orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan. Karena dia (kasus Covid-19) sebenarnya kebanyakan tidak mengeluh sakit. Jadi OTG istilahnya. Datang ke petugas kesehatan dengan keluhan yang lain padahal dia sudah tertular," jelasnya.

Bila pemerintah membuka data kasus Covid-19, maka penularan Covid-19 bisa dicegah. Selain itu, tingkat penularan Covid-19 di fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga dapat ditekan.

"Ini karena memang sistem deteksi (kasus Covid-19) tidak terbuka," ucap dia.

Daeng menambahkan, sejak Indonesia menyatakan pandemi Covid-19, IDI bersama sejumlah organisasi profesi kesehatan lainnya telah meminta pemerintah membuka data kasus Covid-19. Namun, pemerintah menolak dengan alasan khawatir menimbulkan kegaduhan.

"Pemerintah mempertimbangkan terjadi sedikit ricuh kalau data dibuka. Padahal maksud kami bukan dibuka secara umum tapi dibuka ke petugas-petugas terkait," tutupnya.