Merdeka.com - Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR, terkait pembahasan Revisi Undang-Undang KPK. Sebab Jokowi mengatakan kinerja KPK selama ini baik dan mengajak DPR agar memiliki kesamaan dalam memberantas korupsi.

"Kalau sudah dinilai baik kenapa perlu direvisi kan berarti tidak ada urgensinya," ujar Tama dalam diskusi bertema 'KPK dan Revisi Undang-Undangnya' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Ketimbang menguras tenaga terhadap revisi UU KPK, Tama mengimbau agar Jokowi lebih menyoroti proses seleksi calon pimpinan KPK. Sebab, Capim KPK yang memiliki catatan 'merah' integritas tetap diloloskan ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

"Kita harus konsentrasi kepada Capim KPK," ujarnya.

Tama mengatakan sepatutnya Jokowi tidak meneruskan proses Capim KPK dengan catatan itu ke DPR. Sebab, menurutnya jika nantinya Capim terpilih yang tidak memiliki integritas saat memimpin komisi antirasuah berpotensi tersandera kepentingan saat menjabat nanti.

Sebagaimana diketahui seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK menjadi pembahasan bersama pemerintah. Keputusan ini menuai kritik keras karena dianggap memperlemah kinerja KPK. Misalnya KPK berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), ini dikhawatirkan menjadi lahan kepentingan bagi para pelaku korupsi.

Status kelembagaan KPK juga akan berubah, dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif. Hal yang dianggap melemahkan juga adalah keharusan mendapat izin saat melakukan penyadapan.

Sementara proses seleksi Capim KPK juga menuai kritik karena panitia seleksi dianggap mengabaikan masukan masyarakat mengenai adanya calon yang cacat etik, namun tetap diikutsertakan proses. KPK pernah mengundang Pansel untuk menyampaikan informasi mengenai cacat etik tersebut, namun Pansel tidak menggubris undangan itu.