ICW sebut DPR 'gergaji' KPK lewat Hak Angket

Rabu, 27 Desember 2017 18:17 Reporter : Syifa Hanifah
ICW sebut DPR 'gergaji' KPK lewat Hak Angket Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR tidak berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya Hak Angket KPK.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan terbentuknya Hak Angket KPK tidak terlepas dari kasus e-KTP yang menyeret anggota DPR.

Almas menjelaskan saat itu semua berawal Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan KPK. Pada saat itu DPR meminta KPK untuk membuka rekaman BAP Miryam S Haryani karena DPR merasa tersinggung dan tidak terima karena beberapa anggotanya disebut-sebut mengintervensi.

"Sayangnya ini tidak harmonis bahkan DPR menggunakan haknya tersebut untuk 'menggergaji' KPK kita tahu hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan DPR kemarin terhadap KPK sebenarnya 11 rekomendasi atau temuan tidak ada hal yang baru," katanya di kantor ICW, Jakarta, Rabu (27/12).

Dua lembaga baik KPK dan DPR sama-sama mempunyai agenda pemberantasan korupsi dengan fungsi dan bidangnya masing-masing. Kalau KPK di bidang penegakan hukum, DPR di bidang pengawasan. Namun semua tidak bisa berjalan harmonis, dan dua lembaga negara ini seakan jalan sendiri-sendiri.

"Bagaimana DPR melihat KPK sebagai lembaga super body padahal kita mau pertanyakan kalau super body sebenarnya KPK atau DPR? Kalau KPK masih ada yang mengawasi, RDP dengan DPR anggarannya juga diaudit, kalau DPR siapa yang mengawasi? Publik pun atau partai politik tapi ketika kita menilai DPR kita juga tidak bisa menutup mata untuk melihat bagaimana kinerja parpol," katanya.

Menurutnya, DPR yang seharusnya mengawasi pemberantasan korupsi masalah sebaliknya, anggotanya bahkan Ketua DPR nya sendiri tersangkut korupsi yakni Setya Novanto.

"Bahkan ditutup dengan ketua DPR nya sendiri Setnov, seolah-olah menjadi penutup yang sangat menampar bagi DPR, karena ketua umumnya yang aktif menjabat menjadi tersangka korupsi. Setnov menjadi orang ketua umum ke-4 yang menjadi tersangka. Artinya tidak ada perbaikan yang signifikan yang dilakukan DPR dan parpol," katanya. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. DPR
  2. ICW
  3. Pansus Angket KPK
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini