ICW minta masyarakat aktif berperan awasi penyaluran dana desa

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif dalam pencegahan korupsi dana desa. Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, terdapat dua pengawasan yang bersifat formal dan non formal.

"Pengawasan formal berasal dari Kementerian Desa yang membentuk Satuan Tugas Dana Desa dan pengawasan non formal yang berasal dari masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa," kata Egi saat konferensi pers di Kantor Sekertariat ICW, Jakarta Selasa, Jumat(10/8).

Egi menuturkan, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggung jawaban sehingga pengawasan masyarakat lebih efektif.

"Dalam pandangan kami, pengawasan paling efektif dilakukan oleh masyarakat desa. Tinggal bagaimana masyarat desa bisa melaporkan, termasuk keamanan masyarakat ketika akan melaporkan kecurangan," kata dia.

Namun, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa belum aktif bagaimana semestinya. Peneliti, Almas Sjafrina menjelaskan, ketidakaktifan masyarakat desa dikarenakan ketidak tahuan tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Desa.

"Masyarakat terbiasa tidak dilibatkan, mereka merasa tidak punya hak dalam menanyakan perencanaan dan alokasi dana desa, padahal itu tercantum dalam pasal 68 UU Desa," jelas Almas seusai konferensi pers.

Almas juga menambahkan, masyarakat harus dibiasakan dan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa.

"Harus dibiasakan (masyarakat) harus dibiasakan, kita harus mengubah perspektif ini mengajak masyarakat desa untuk terlibat aktif di dalamnya," pungkasnya.