ICW minta KPK ajukan keberatan soal sidang hakim Kartini

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan pelaksanaan sidang suap yang menjerat hakim ad hoc Tipikor Semarang Kartini Juliana Magdalena Marpaung di Semarang. ICW menilai proses persidangan itu akan berjalan secara tidak obyektif lantaran kasus hakim Kartini berpotensi ditangani teman dekatnya.

Atas dasar itu, ICW meminta KPK untuk mengajukan keberatan atas penyelenggaraan sidang itu yang rencananya akan digelar Senin (7/1) pekan depan. Hal ini karena hanya KPK yang dapat mengajukan pemindahan sidang tersebut.

"Ini prinsip dasar untuk menghindari konflik kepentingan. KPK sebagai pihak penuntut harusnya bisa menyatakan keberatan terhadap majelis hakim dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) harus menggantinya. Karena hanya KPK yang bisa meminta penggantian," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (4/1).

Febri mengatakan, pengajuan keberatan itu diajukan sebagai langkah pencegahan terjadinya konflik kepentingan antara majelis hakim dengan terdakwa. Hal ini mengingat Kartini pernah bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang dan sudah membangun hubungan emosional berupa pertemanan.

"KPK sebagai Jaksa Penuntut Umum harus berkeberatan terhadap majelis hakim tersebut," ucap Febri.

Sebelumnya, KY menyatakan kekhawatiran yang sama terkait pelaksanaan sidang hakim Kartini ini. KY pun sempat memberikan saran kepada Mahkamah Agung (MA) agar pelaksanaan sidang itu dipindah ke Jakarta.

Seperti diketahui, Hakim Kartini Marpaung tertangkap tangan menerima uang sebesar Rp 150 juta bersama rekannya yang juga hakim, Heru Kisbandono. Uang tersebut merupakan suap atas kasus dugaan korupsi dana perawatan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan 2006-2008.