Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, penanganan korupsi dan kriminalisasi merupakan pekerjaan rumah terberat Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Kedua kasus ini sangat kental dimensi politiknya.

"Kalau ada politisasi dalam penanganan korupsi, membuat proses penegakan hukum jadi bias. PR Pak Tito itu evaluasi, kalau dari kasus internal ini tidak layak, jangan diterusin," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho saat konferensi pers koalisi masyarakat sipil menyikapi 'Dinamika Pergantian Kapolri', di kantor Imparsial, Minggu (19/6).

Emerson berharap, di bawah kepemimpinan Tito nanti tidak ada lagi kasus kriminalisasi, terutama bagi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Namun begitu, dia tidak bisa memprediksi apakah kasus kriminalisasi terulang.

"Apa ini akan terulang, kita belum bisa prediksi. Tapi Pak Tito dipercaya untuk agenda pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Imparsial mendesak DPR untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito Karnavian. Hal itu dimaksudkan untuk menutup pintu politisasi pemilihan Kapolri oleh pihak yang tidak ingin melihat proses penegakan hukum dapat berjalan optimal.

"Apalagi UU Polri menyatakan bahwa proses persetujuan memiliki waktu yang limitatif," kata Direktur Imparsial Al Araf.